https://www.notarisdanppat.com/ Terlilit Utang Pinjol Ilegal: Panduan Lengkap Melaporkannya , Pinjaman online (pinjol) ilegal semakin marak dan menjerat banyak masyarakat dengan bunga tinggi dan praktik penagihan yang tidak etis. Banyak yang bertanya, apakah harus tetap membayar utang dari pinjol ilegal dan bagaimana cara melaporkannya? Artikel ini membahas secara lengkap aspek hukum dan langkah-langkah melaporkan pinjol ilegal kepada otoritas terkait.
Legalitas Pinjaman Online dalam Hukum Indonesia
Secara hukum, pinjaman online diatur dalam Peraturan Otoritas Jasa Keuangan (POJK) 10/2022 tentang Layanan Pendanaan Bersama Berbasis Teknologi Informasi. Peraturan ini mengatur bahwa setiap penyelenggara pinjol harus mendapatkan izin dan diawasi oleh OJK. Jika tidak memiliki izin, pinjol tersebut dikategorikan ilegal.
Menurut Pasal 1320 KUH Perdata, suatu perjanjian sah jika memenuhi empat syarat:
- Kesepakatan kedua belah pihak.
- Kecakapan untuk membuat perjanjian.
- Objek yang jelas.
- Sebab yang sah.
Jika salah satu syarat tidak terpenuhi, perjanjian tersebut dapat dibatalkan. Dalam konteks pinjol ilegal, karena penyelenggara tidak memiliki izin, maka perjanjian pinjaman bisa dianggap tidak sah.
Dampak Hukum Pinjol Ilegal
Ketika seseorang meminjam dana dari pinjol ilegal, ada beberapa konsekuensi hukum yang harus diperhatikan:
- Tidak Ada Jaminan Hukum – Pinjaman tidak tercatat di Sistem Layanan Informasi Keuangan (SLIK) OJK, sehingga statusnya tidak diakui secara hukum.
- Perjanjian Bisa Dibatalkan – Jika penyelenggara pinjol tidak memiliki izin, maka perjanjian dapat dianggap tidak sah berdasarkan Pasal 1451 KUH Perdata.
- Tindak Pidana – Banyak pinjol ilegal menggunakan cara penagihan tidak manusiawi, termasuk intimidasi dan penyebaran data pribadi, yang dapat dijerat dengan Undang-Undang ITE.
baca juga
- e-Tax Court
- PAJAK PENJUALAN ATAS BARANG MEWAH (PPnBM)
- BEA MATERAI
- Pengertian Sengketa dan Pengadilan Pajak
- Pola Penyelesaian Sengketa di Bidang Pasar Modal
Cara Melaporkan Pinjaman Online Ilegal
Bagi yang sudah terjerat utang pinjol ilegal, ada beberapa langkah yang dapat dilakukan untuk melaporkannya:
1. Melapor ke Otoritas Jasa Keuangan (OJK)
OJK memiliki layanan pengaduan bagi korban pinjol ilegal. Pengaduan dapat dilakukan melalui:
- Call Center OJK 157
- Email konsumen@ojk.go.id
- Whatsapp OJK di 081-157-157-157
Jika OJK menemukan bukti pelanggaran, mereka dapat merekomendasikan pemblokiran layanan pinjol ilegal.
2. Melapor ke Kementerian Komunikasi dan Informatika (Kominfo)
Kominfo memiliki wewenang untuk memblokir situs atau aplikasi pinjol ilegal. Cara pengaduannya:
- Email: aduankonten@kominfo.go.id
- Website: Aduan Konten Kominfo
- WhatsApp: 0811-922-4545
3. Melaporkan ke Kepolisian
Jika pinjol ilegal melakukan tindakan yang melanggar hukum, seperti intimidasi atau penyebaran data pribadi, laporkan ke kepolisian dengan membawa bukti-bukti seperti rekaman percakapan dan tangkapan layar ancaman.
4. Melapor ke Satgas Waspada Investasi (SWI)
Satgas Waspada Investasi merupakan lembaga di bawah OJK yang menangani kasus investasi dan pinjol ilegal. Pengaduan dapat dikirim melalui email: waspadainvestasi@ojk.go.id.
Cara Mengecek Legalitas Pinjaman Online
Sebelum mengajukan pinjaman online, pastikan untuk mengecek legalitas penyelenggara pinjol dengan langkah berikut:
- Cek di Website OJK – Daftar pinjol resmi dapat ditemukan di situs OJK.
- Hubungi OJK via Call Center 157 – Untuk mendapatkan informasi langsung mengenai legalitas penyelenggara pinjol.
- Gunakan Layanan Konsultasi OJK – Konsultasi gratis dengan OJK sebelum menggunakan layanan pinjol.
Kesimpulan
Pinjaman online ilegal menimbulkan berbagai masalah hukum dan sosial bagi masyarakat. Oleh karena itu, penting untuk berhati-hati sebelum mengajukan pinjaman dan selalu memeriksa legalitas penyelenggara pinjol. Jika sudah terlanjur terjerat, segera lakukan pelaporan kepada OJK, Kominfo, kepolisian, atau Satgas Waspada Investasi untuk mendapatkan perlindungan hukum yang tepat.
Dengan memahami aspek hukum dan cara melaporkan pinjol ilegal, masyarakat dapat lebih bijak dalam mengelola keuangan dan terhindar dari praktik pinjaman yang merugikan.