Subyek Hukum Yayasan Dalam Hukum Perusahaan

notarisdanppat.com – Banyak di kawasan masyarakat di sekitar daerah saya belum bisa membedakan subyek hukum, khusunya yang berkaitan dengan hukum perusahaan. Kasus yang terjadi adalah seseorang Pembina Yayasan mewakilkan kepada anak mantunya yang menurut akta Yayasan sama sekali tidak terdaftar di akta untuk melakukan hubungan dengan pihak ketiga ? Nah, sehubungan dengan hal itu, benarkah yang dilakukan ketua yayasan tersebut ?

Subyek Hukum dalam pengertian hukum adalah setiap yang memiliki hak dan kewajiban, yang menimbulkan wewenang hukum. Dalam KUHPerdata subyek hukum ini dibagi dua yakni manusia (naturjilk person) dan badan hukum (recht person).

Sebagaimana ketentuan dalam KUHPerdata Pasal 2 yang menyatakan bahwa “Anak yang ada dalam kandungan seorang perempuan dianggap telah lahir, setiap kali kepentingan si anak menghendakinya. Bila telah mati sewaktu dilahirkan, dia dianggap tidak pernah ada”. Pasal ini mengindikasikan bahwa bahkan sejak dalam kandungan pun seorang manusia dapat memiliki hak. Akan tetapi, walaupun manusia sejak lahir dapat memliki hak, ternyata tidak semua manusia itu mempunyai wewenang dan kecakapan dalam melakukan perbuatan hukum. Hal ini sebagaimana dinyatakan dalam Pasal 1330 KUHPerdata sebagai berikut:

Orang yang tidak cakap membuat perjanjian adalah:

  1. Orang-orang yang belum dewasa;
  2. Mereka yang ditaruh di bawah Pengampuan;
  3. Orang-orang perempuan yang telah kawin.

Berkaitan dengan ketentuan belum dewasa ini dijelaskan dalam Pasal 330 KUHPerdata bahwa “belum dewasa adalah mereka yang belum mencapai umur genap dua puluh satu tahun dan tidak lebih dahulu telah kawin”.

Subyek Hukum Yayasan Dalam Hukum Perusahaan

Selanjutnya, berkaitan dengan ketentuan ketiga yakni perempuan yang telah kawin, sejak di undangkannya UU No. 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan dalam Pasal 31 yang menentukan bahwa Hak dan Kedudukan Suami-Istri adalah Seimbang, maka ketentuan ketiga tersebut secara otomatis terhapus.

Subyek Hukum selanjutnya adalah badan hukum (recht person) dalam konsep hukum perdata selain orang badan hukum juga diakui sebagai subyek hukum mandiri (persona in judictio) yang mampu menjalankan hak dan kewajiban layaknya subyek hukum manusia. Berbeda dengan manusia yang memiliki hak dan kewajiban yang tidak terbatas, badan hukum hanya memiliki hak dalam lapangan kekayaan saja dan dalam operasionalnya yang bertindak mewakili badan hukum tetaplah manusia.

Sehubungan dengan permasalahan di atas, adanya dua subyek hukum inilah yang sering disalah artikan oleh masyarakat. Sering terjadi kesalahpahaman antara statusnya sebagai subyek hukum manusia (naturjilk person) dan statusnya sebagai organ dari suatu badan hukum (recht person), keduanya sering dicampuradukan atau bahkan terbalik.

Subyek Hukum Yayasan Dalam Hukum Perusahaan

Subyek Hukum Yayasan Dalam Hukum Perusahaan Dalam permasalahan di atas, menyangkut permasalahan mengenai badan hukum Yayasan. Berkaitan dengan itu, aturan mengenai yayasan di atur dalam Undang-Undang No. 28 Tahun 2004. Dalam pasal 1 ayat (1) dijelaskan bahwa:

Yayasan adalah suatu badan hukum  yang terdiri atas kekayaan yang dipisahkan untuk mencapai tujuan tertentu dibidang sosial, keagamaan, dan kemanusiaan yang tidak mempunyai anggota”.

Di dalam hukum perdata, sebuah yayasan agar dapat diakui sebagai Yayasan yang sah menurut Undang-Undang maka harus memenuhi dua syarat berikut:

  1. Syarat materiil, harus ada pemisahan harta kekayaan, tujuan, dan organisasi.
  2. Syarat formil, dengan akta autentik.

Pendaftaran yang telah dilakukan oleh Yayasan sebelum berlakunya Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2004 pada Pasal 71 Ayat  (1) tentang Yayasan hanya terbatas pada Yayasan yang :

  1. Telah didaftarkan di Pengadilan Negeri dan diumumkan dalam Tambahan Berita Negara Republik Indonesia.
  2. Telah didaftarkan di Pengadilan Negeri dan Mempunyai izin melakukan kegiatan dari instansi terkait.

Intinya, Yayasan adalah suatu badan hukum yang di dalamnya ada unsur organisasi yang tertulis dalam syarat formil berupa akta autentik sebagaimana disinggung di atas. Status badan hukum tersebut menjadikan bahwa yayasan adalah subyek hukum badan yang dalam melakukan perbuatan dan tindakana hukum hanya dapat diwakili oleh para organ dalam badan hukum yang bersangkutan.

Berkaitan dengan masalah di atas mertua disini berstatus sebagai Pembina Yayasan. Yerkait dengan hal tersebut, Pasal 28 ayat 1 menjelaskan bahwa  “Pembina adalah organ Yayasan yang mempunyai kewenangan yang tidak diserahkan kepada Pengurus atau Pengawas oleh Undang-undang ini atau Anggaran Dasar.”

Selanjutnya. Pasal 28 ayat 2: “Kewenangan sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) meliputi:

  1. keputusan mengenai perubahan Anggaran Dasar;
  2. pengangkatan dan pemberhentian anggota Pengurus dan anggota Pengawas;
  3. penetapan kebijakan umum Yayasan berdasarkan Anggaran Dasar Yayasan;
  4. pengesahan program kerja dan rancangan anggaran tahunan Yayasan; dan
  5. penetapan keputusan mengenai penggabungan atau pembubaran Yayasan.

Susunan kepengurusan sebuah yayasan sendiri telah diatur didalam Pasal 32 ayat 3 (UU No. 28 Tahun 2004), dalam pasal tersebut telah disebutkan mengenai susunan kepengurusan sebuah yayasan yang minimal ataupun sekurang-kurangnya  terdiri dari:

  1. seorang ketua;
  2. seorang sekretaris; dan
  3. seorang bendahara.

Selanjutnya, Pasal 32 ayat 1 (UU No. 28 Tahun 2004): “Pengurus Yayasan diangkat oleh Pembina berdasarkan keputusan rapat Pembina untuk jangka waktu 5 (lima) tahun dan dapat diangkat kembali.”

Baca Juga

  1. Tanggung Renteng Dalam Persekutuan Firma
  2. Ragam Badan Usaha Dalam KUHD
  3. Istilah Perusahaan Dalam Kitab Undang-Undang Hukum Dagang (KUHD)

Jadi, menurut UU No, 28 Tahun 2004 tentang Yayasan dijelaskan bahwa Pembina Yayasan berkaitan dengan hubungannya dengan pengurus yayasan memiliki hak berupa “ Pengangkatan dan Pemberhetian Pengurus dan Pengawas Yayasan”. Namun menurut Pasal 32 ayat 1 tidak serta merta Pembina Yayasan dapat mengangkat begitu saja seorang Pengurus Yayasan tanpa mengadakan rapat Pembina. Oleh karena itu, dalam masalah di atas jika mertua memang ingin menjadikan anak mantunya sebagai Pengurus Yayasan, maka harus dilakukan Rapat Pembina Yayasan. Subyek Hukum Yayasan Dalam Hukum Perusahaan

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *