PERJANJIAN KREDIT

PERJANJIAN KREDIT

Notarisdanppat.com – Utang-piutang adalah fenomena yang sudah jamak terjadi di masyarakat, khusus nya di dunia bisnis. Dalam kehidupan sehari-hari, hampir tidak pernah dijumpai O seseorang, perusahaan, lembaga, bahkan negara yang tidak memiliki masalah. utang-piutang. Fenomena utang-piutang membuktikan kehidupan umat manusia di dunia tidak berdiri sendiri, melainkan saling terkait dengan sesamanya.

Utang-piutang pada prinsipnya muncul dari sikap saling percaya dan saling bergan tung. Sebagai makhluk sosial, manusia senantiasa bergantung dengan manusia lain dalam mencukupi kebutuhan hidup sehari-hari. Hal inilah yang kemudian menim bulkan persoalan utang-piutang, baik utang-piutang yang berkaitan dengan perda gangan barang/jasa maupun utang-piutang berupa uang atau surat berharga.

Utang-piutang, asalkan bisa disikapi dengan benar, sesungguhnya dapat digunakan sebagai senjata ampuh untuk mempercepat kinerja perusahaan atau kemajuan suatu negara Mendapatkan utang atau “kredit” sama artinya mendapatkan “kepercayaan” Utang-piutang hanya akan menjadi masalah jika digunakan untuk kepentingan kon sumtif, bukan untuk mendukung kegiatan usaha yang bersifat produktif.

Utang-piutang pada prinsipnya harus didasari adanya perjanjian utang-piutang yang dapat berbentuk lisan maupun tertulis. Perjanjian utang-piutang berbentuk lisan se fing terjadi dalam kehidupan bermasyarakat. Perjanjian lisan dibuat atas dasar ke percayaan antar individu di masyarakat. Dalam dunia bisnis, perjanjian utang-piutang pada umumnya dibuat dalam bentuk tertulis, baik berupa perjanjian di bawah tangan

maupun perjanjian di bawah akta notaris. Perjanjian kredit di perbankan harus dibuat dalam bentuk tertulis di hadapan notaris agar memiliki kekuatan hukum.

Perjanjian utang-piutang di dunia perbankan lazim dinamakan perjanjian kredit Perjanjian kredit diatur ketat oleh Bank Indonesia (BI) dan Otoritas Jasa Keuangan (OJK). BI saat ini berwenang mengatur dan mengawasi sistem moneter dan sistem pembayaran, sedangkan lembaga perbankan diatur dan diawasi OJK Kredit adalah bagian dari sistem pembayaran sehingga Bl juga berwenang mengaturnya. Pengaturan yang ketat terhadap perjanjian kredit perlu dilakukan pihak otoritas sebab dana kredit berasal dari simpanan masyarakat dalam bentuk tabungan dan deposito.

Dalam menyalurkan kredit kepada nasabah, manajemen perbankan harus mengiku- ti Pedoman Perkreditan atau Pedoman Pembiayaan yang harus ada di masing-ma- sing bank. Saat ini kewajiban penyusunan Pedoman PerkreditarvPembiayaan diatur dalam Peraturan OJK Nomor 42/POJK.03/2017 tentang Kewajiban Penyusunan dan Pelaksanaan Kebijakan Perkreditan atau Pembiayaan bagi Bank Umu

Bank memiliki kebijakan perkreditan atau pembiayaan bank secara tertu paing sedwt memuat semua aspek yang ditetapkan dalam Pedoman Pen Natakam Perkreditan atau Pembiayaan Bank yang diatur oleh OJK P PerteditatPeembiayaan tersebut wajb disetujui dewan komisaris bank a

Kebijakan perkreditan atau pembayaan bank paling sedikit memuat dan ur hail pokok sebagamana ditetapkan OJK dalam Pedoman Penyusunan Perkreditan atau Pembiayaan Bank sebagai berikut

S t an-atan dalam perkreditan atau pembiayaan, organisasi dan manajemen perkreditan atau pembiayaan;

e kebijakan persetujuan Kredit atau Pembiayaan: dokumentasi dan administrasi Kredit atau Pembiayaan,

pengawasan Kredit atau Pembiayaan; dan penyelezan Kredit atau Pembiayaan bermasalah.

Dalam memberikan kredit atau pembiayaan, bank harus mempunyai kia dasarkan analisis yang mendalam atas itikad dan kemampuan serta kesange bour untuk melunasi kredit atau pembiayaan sesuai dengan yang diperjanjik zau pembiayaan yang diberikan oleh bank mengandung risiko sehingga dal sarapannya bank harus memperhatikan asas-asas perkreditan atau pembia sehat. Untuk mengurangi risiko tersebut, jaminan pemberian kredit atau pe dalam arti keyakinan atas kemampuan dan kesanggupan debitur untuk me kewajiban sesuai dengan yang diperjanjikan merupakan faktor penting yang h hatikan oleh bank

Untuk memperoleh keyakinan tersebut, sebelum memberikan kredit atau pe bank harus melakukan penilaian yang seksama terhadap watak, kemampu agunan, dan prospek usaha dari debitur. Sehubungan dengan itu, bank har a menerapkan pedoman perkreditan atau pembiayaan sesuai dengan yang ditetapkan oleh OJK, dengan pokok-pokok pengaturan perkreditan bagaan yang memuat antara lain:

a pemberian kredit atau pembiayaan dibuat dalam bentuk perjanjian ter bank harus memiliki keyakinan atas kemampuan dan kesanggupan d diperoleh dari penilaian yang seksama terhadap watak, kemampuan, Nàn, dan prospek usaha dari debitur kewajiban bank untuk menyusun dan menerapkan prosedur pemb

atau pembiayaan; VUM Pasal 2 Peraturan OJK Nomor 42/POJK.03/2017. Pasal 3 Peraturan OJK Nomor 42/POJK.03/2017.

d. kewajiban bank untuk memberikan informasi yang jelas mengenai persyaratan Kredit atau Pembiayaan;

e. larangan bank untuk memberikan kredit atau pembiayaan dengan yang berbeda kepada debitur dan/atau pihak terafiliasi, dan

f. penyelesaian sengketa.

Peranan Kebijakan Perkreditan Bank (KPB) atau Kebijakan Pembiayaan Ba ngat penting karena berfungsi sebagai panduan dalam pelaksanaan selur yang terkait dengan perkreditan atau pembiayaan yang sehat dan men bagi bank. Dengan adanya KPB yang dibakukan maka bank diharapkar nerapkan asas-asas perkreditan atau pembiayaan yang sehat secara lebi dan berkesinambungan. KPB juga bertujuan untuk mengoptimalkan pena mengendalikan risiko Bank dengan cara menerapkan asas-asas perkreditar biayaan yang sehat. Di samping itu, dengan penerapan dan pelaksanaan konsekuen dan konsisten, diharapkan bank dapat terhindar dari kemungki lahgunaan wewenang oleh pihak-pihak yang tidak bertanggung jawab dala rian kredit atau pembiayaan.31

KPB dapat berbeda antara satu bank dengan bank lain bergantung pada be tor yang memengaruhi. Sehubungan dengan itu, guna memastikan bank te liki dan menerapkan KPB yang memenuhi prinsip-prinsip perkreditan atau pe yang sehat, setiap bank wajib memiliki KPB secara tertulis yang paling sec mengandung seluruh aspek yang tertuang dalam Pedoman Penyusunan Perkreditan atau Pembiayaan Bank (PPKPB) yang ditetapkan oleh OJK.32

Perjanjian kredit adalah perjanjian pokok (prinsipiel) yang bersifat riil, yang C ngan perjanjian jaminan sebagai assessor-nya. Ada dan berakhirnya perjanjian bergantung pada perjanjian pokok. Arti “riil” adalah bahwa terjadinya perja dit ditentukan oleh penyerahan uang oleh pihak bank kepada debitur.

Dilihat dari bentuknya, perjanjian kredit bank umumnya berbentuk perjan (standard contract), karena dalam praktik bentuk perjanjiannya telah disediak- bank sebagai kreditor, sedangkan debitor hanya mempelajari dan memahami baik. Dalam perjanjian baku, pihak debitor hanya dalam posisi menerima a menolak tanpa ada kemungkinan melakukan negosiasi atau tawar menawar. debitor menerima semua ketentuan dan persyaratan yang ditentukan bank, berkewajiban menandatangani perjanjian kredit tersebut, tetapi apabila debit menolak maka ia tidak perlu menandatangani perjanjian kredit tersebut.

menurut Hukum bentuk yang Ketiga Perdata bentuk pemberian kredit pada hakikatnya merupakan Pasal 1754 hingga Pasal 1769 KUH Namun dalam praktik perbankan hubungan hukum dalam kredit lagi semata-mata berbentuk perjanjian pinjam-meminjam, melainkan adanya dengan bentuk lain perjanjian pemberian kuasa Dalam bentuk campuran seperti itu, maka selalu tampil suatu jalinan antara yang terkait. Dalam praktik perbankan, pada dasarnya bentuk dan pelaksanaan perjanjian pinjam-meminjam yang ada dalam KUH Perdata tidak sepenuhnya dengan bentuk dan pelaksanaan perjanjian kredit perbankan, keduanya ada perbedaan-perbedaan yang bersifat gradual bahkan dapat merupakan perbedaan yang bersifat

dengan asas utama dari suatu perjanjian yaitu asas kebebasan maka pihak yang akan mengikatkan diri dalam perjanjian kredit dapat mendasarkan pada ketentuan yang ada dalam KUH Perdata atau dapat pula mendasarkan pada Artinya, dalam hal ketentuan yang bersifat memaksa maka harus dengan ketentuan yang tercantum dalam KUH Perdata, sedangkan dalam hal ketentuan yang tidak bersifat memaksa diserahkan kepada para pihak, sehingga perjanjian kredit selain dikuasai asas-asas Hukum Perjanjian, juga dikuasai apa yang secara khusus disepakati kedua

Perjanjian kredit, walaupun umumnya berbentuk perjanjian baku (standard contract), bentuk perjanjian baku tersebut tidak mengingkari asas kebebasan berkontrak sepan jang tetap menegakkan asas-asas umum perjanjian seperti penetapan syarat-syarat yang wajar dengan menjunjung keadilan, dan adanya keseimbangan para pihak hingga menghilangkan upaya penekanan kepada pihak

Rumusan perjanjian baku (standard contract) harus memenuhi syarat-syarat berikut: tidak ada unsur kecurangan,

b. tidak ada unsur pemaksaan akibat ketidakseimbangan kekuatan para pihak,

tidak ada syarat perjanjian yang hanya menguntungkan secara sepihak, d. tidak ada risiko yang hanya dibebankan secara sepihak, dan tidak ada hak untuk menggunakan upaya hukum.

Perjanjian kredit yang bersifat baku tidak boleh bertentangan dengan Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen, Bab tentang Ke Klausula Baku, Pasal 18. Pelaku usaha, sesuai Pasal 18, dilatang e el. baku yang mencantumkan hal hal berikut:

a Pelaku usaha dilarang membuat aturan baru, aturan Lombate, dibuat secara sepihak oleh pelaku usate dalam masa

an lanjutan yang memanfaatkan jasa yang dibelinya (Pasal 18 Ayat 1 huruf g)

b. Pelaku usaha dilarang membuat klausula yang menyatakan bahwa kos memberi kuasa kepada pelaku usaha untuk pembebanan hak tanggung gadai, atau hak jaminan terhadap barang yang dibeli konsumen se koe

C (Pasal 18 Ayat 1 huruf h) C Pelaku usaha dilarang mencantumkan klausula baku yang retak atau e sulit terlihat atau tidak dapat dibaca secara jelas atau yang pengung dimengerti (Pasal 18 Ayat 2).

Pelanggaran terhadap ketentuan di atas dapat berakibat perjanjian baku dino batal demi hukum (Pasal 18 Ayat 3). Di samping itu, semua pelaku usaha dvsa menyesuaikan klausula baku yang bertentangan dengan Pasal 18 agar sesuarde ketentuan UU No, 8/1999 tentang Perlindungan Konsumen (Pasal 18 4

Perjanjian kredit, menurut Ch. Gatot Wardoyo, mempunyai fungsi

a. Perjanjian Kredit berfungsi sebagai perjanjian pokok, artinya perjanjian et merupakan sesuatu yang menentukan batal atau tidaknya perjanjian lan

mengikutinya, misalnya perjanjian pengikatan jaminan

b. Perjanjian Kredit berfungsi sebagai alat bukti mengenai batasan-batasan haldr kewajiban antara debitur dan kreditur

Perjanjian Kredit berfungsi sebagai alat untuk melakukan monitoring kredit

Menurut Ch, Gatot Wardoyo, ada beberapa klausul yang selalu dan perlu dicantam kan dalam setiap perjanjian kredit, yaitu:

a. klausul mengenai syarat-syarat penarikan kredit untuk pertama kali.

b klausul mengenai jumlah maksimum kredit, c klausul mengenai jangka waktu kredit,

d. klausul mengenai bunga pinjaman,

e klausul mengenai barang agunan kredit,

1. klausul mengenai asuransi,

Ch Gatot Wardoyo, “Sekitar Klausul-Klausul Perjanjiani Kredit Bank”. Majalah Ban dan November Desember 1992, him 64-69, sebagaimana dikutip dan Muhammad Dumhana 2

g. klausul mengenai tindakan yang dilarang oleh bank,

h. klausul mengenai hak bank untuk mengakhiri perjanjian kredit seca

i. klausul mengenai denda,

j. klausul mengenai beban biaya atau ongkos-ongkos

k. klausul mengenai keharusan bank untuk meminta izin debitur jika m debetan rekening pinjaman, 1. klausul mengenai janji dan jaminan debitur bahwa semua data dan

diberikan debitur kepada bank adalah benar dan tidak diputarbalik

m. klausul mengenai ketaatan pada ketentuan bank,

n. klausul mengenai pasal-pasal tambahan,

o. klausul mengenai cara penyelesaian bila terjadi perselisihan anta ngan debitur,

p. klausul mengenai pasal penutup.

Klausul-klausul tersebut pada dasarnya tidak boleh terlepas dari unsur an serta asas umum hukum perjanjian yaitu iktikad baik. Dengan dem maupun kreditur yang tidak jujur tidak perlu diberi perlindungan *

Perjanjian kredit sebagai perjanjian pokok sering kurang mendapat per karena perjanjian tersebut kebanyakan sudah dibuat baku oleh pihak mikro dan kecil, umumnya kurang berhati-hati dalam memahami isi pe akibat tidak percaya diri. Untuk menghadapi kondisi ini, Pemerintah o sialisasikan perlunya program pendampingan kredit bagi debitor mikro mereka dapat berhubungan secara seimbang dengan perbankan Lemb pingan kredit kebanyakan berbentuk Lembaga Swadaya Masyarakat (LS

Perjanjian utang-piutang secara sederhana dapat diartikan sebagai pe jam-meminjam uang antara dua pihak, yaitu pihak kreditor (pemberi ut pihak debitor (penerima utang). Kreditor disebut juga pihak yang mem (berpiutang), sedangkan debitor adalah pihak yang memiliki utang (berut

Sebagai pihak yang berpiutang, kreditor berhak menuntut “prestasi” kep untuk membayar utang sesuai perjanjian. Jika debitor tidak mau atau tic membayar utang, maka kreditor dapat mengeksekusi barang jaminan a debitor sesuai aturan hukum yang berlaku. Perbuatan debitor yang tida tidak sanggup membayar utang dinamakan “wanprestasi” atau ingkar

“Prestasi” dalam suatu perjanjian dapat memberikan sesuatu,

tohnya: jual beli, sewa menyewa, berbuat sesuatu, berbuat sesuatu, misalnya

tidak menggunakan merek dagang Perjanjian terdiri atas Obligatoir. Perjanjian Obligatoir adalah perjanjian yang mengharuskan tuk membayar atau menyerahkan sesuatu, misalnya: kepada kreditor, penjual wajib menyerahkan wajib uang senilai harga barang, penyewa wajib bayar upah pekerja, dan lain-lain. Perjanjian Non-Obligatoir idak mengharuskan seseorang untuk membayar balik nama sertifikat hak perjanjian pembebasan

Menurut Prof. Subekti, “Perjanjian” berjanji kepada seseorang lain atau sanakan sesuatu suatu orang tersebut yang dinamakan Perikatan. Perjanjian itu menerbitkan suatu antara orang yang membuatnya. rangkaian mengandung janji-janji kesanggupan yang diucapkan

disamakan “Kontrak” “Perikatan”. “Perjanjian” perbuatan dengan mana satu orang atau lebih mengikatkan dirinya atau lebih 1313 KUH Perdata). Hubungan dua orang but adalah hubungan hukum di mana hak dan kewajiban di antara para pihak oleh hukum. Munurut Pasal 1315 KUH Perdata, pada umumnya seseorang tidak mengadakan perikatan atau perjanjian selain untuk dirinya sendiri.

hubungan antara perikatan dan perjanjian bahwa “Perjanjian itulah

kemudian menerbitkan Perikatan”. Perjanjian adalah salah satu sumber

Suatu Perjanjian juga dinamakan Persetujuan kedua pihak setuju untuk sesuatu. Istilah “Kontrak” lebih sempit karena ditujukan pada perjanjian atau umumnya berlaku dalam bidang bisnis.

Menurut Prof. Subekti, S.H., yang dimaksud dengan “Perikatan” adalah suatu per hubungan hukum antara dua orang atau dua pihak berdasarkan mana pihak yang satu berhak menuntut sesuatu hal dari pihak yang lain, dan pihak yang lain berkewa iban untuk memenuhi tuntutan tersebut. Pihak yang berhak menuntut sesuatu dina makan Kreditur atau “Si Berpiutang”, sedangkan pihak yang berkewajiban memenuhi tuntutan itu dinamakan Debitur atau “Si Berutang”.

Perjanjian utang-piutang harus memenuhi ketentuan Pasal 1320 KUH Perdata tentang

Syarat Sahnya Perjanjian” yaitu:

a. Sepakat mereka yang mengikatkan dirinya,

b. Kecakapan untuk membuat suatu perjanjian,

C. Suatu hal tertentu,

d. Suatu sebab yang halal

Syarat ke-1 dan ke-2 disebut Syarat Subjektif karena menyangkut subjek perjanji an atau para pihak yang membuat perjanjian. Syarat ke-3 dan ke-4 disebut Syarat Objektif karena menyangkut objek perjanjian. Jika Syarat Objektif tidak terpenuhi, maka perjanjian otomatis dinyatakan “batal demi hukum”. Artinya, perjanjian itu di anggap tidak pernah ada sehingga tidak ada dasar untuk saling menuntut di penga dilan. Sebaliknya, jika Syarat Subjektif tidak terpenuhi, maka perjanjian itu tidak oto matis batal demi hukum, namun dapat dibatalkan” jika salah satu pihak meminta pembatalan kepada pengadilan

Suatu Perjanjian harus mempunyai objek yang jelas, yang dapat ditentukan jenisnya, sedangkan jumlahnya dapat tidak ditentukan pada waktu dibuat perjanjian asalkan nanti dapat dihitung atau ditentukan jumlahnya (Pasal 1333 KUH Perdata). Hakim akan berusaha mencari tahu apa objek perjanjian agar perjanjian tersebut dapat dilak sanakan. Jika objek perjanjian tidak dapat ditentukan, maka perjanjian itu dinyatakan batal demi hukum (tidak sah).

Suatu perjanjian yang tidak halal atau yang dibuat karena sebab yang palsu atau dila rang undang-undang dianggap tidak mempunyai kekuatan hukum sehingga perjanji an itu dapat dinyatakan tidak sah atau batal demi hukum (Pasal 1320 dan Pasal 133 KUH Perdata)

(2006), objek perjanjian sesuai Pasal 1332 s.d. Pasal 1334 Perdata dapat dikategorikan menjadi dua macam yaitu: objek yang akan ada (kecuali warisan) asalkan objek tersebut dapat

jenisnya dan dapat dihitung, b. objek yang dapat diperdagangkan, sedangkan barang-barang yang untuk kepentingan umum tidak dapat dijadikan objek

Menurut Salim HS (2006), di dalam Hukum Kontrak atau Hukum Perjanjian adanya lima asas penting yaitu:

Asas Kebebasan Berkontrak,

b. Asas Konsensualisme,

Asas Kepastian Hukum (Pacta Sunt Servanda),

d. Asas Iktikad Baik,

e. Asas Kepribadian

Asas Kebebasan Berkontrak dapat dianalisis dari ketentuan Pasal 1338 ayat (1) Perdata yang berbunyi: “semua perjanjian yang dibuat secara sah berlaku undang-undang bagi mereka yang membuatnya”. Asas Kebebasan Berkontrak berikan kebebasan kepada para pihak untuk:

membuat atau tidak membuat perjanjian,

b. mengadakan perjanjian dengan siapapun,

menentukan isi perjanjian, pelaksanaan, dan persyaratannya,

d. menentukan bentuk perjanjian yaitu tertulis atau

Asas Konsensualisme dapat disimpulkan dalam Pasal 1320 ayat Dalam pasal itu ditentukan bahwa salah satu syarat sahnya kesepakatan kedua belah pihak. Asas Konsensualisme merupakan asas yang takan bahwa perjanjian pada umumnya tidak diadakan secara dengan adanya kesepakatan kedua belah pihak. Kesepakatan merupakan antara kehendak dan pernyataan yang dibuat kedua belah

Asas Pacta Servanda disebut juga dengan Asas Kepastian Hukum. bungan dengan akibat perjanjian. Asas ini merupakan asas bahwa hakim ketiga harus menghormati substansi kontrak yang dibuat oleh layaknya sebuah undang-undang. Mereka tidak boleh melakukan

Pasal yang

untuk sendiri, mengatur perjanjian untuk Pasal KUH Perdata mengatur perjanjian kepentingan

Perjanjian tidak diwajibkan. Penggunaan akta notaris janjian tersebut lebih memiliki kekuatan

sebenarnya memiliki persamaan dengan perjanjian kredit bank memberikan kredit kepada nasabah debitor, maka hal itu sama dengan bank memberikan utang kepada nasabah debitor. Dengan kata lain, perjanjian kredit dapat digolongkan sebagai bagian perjanjian utang-piutang. Istilah “kredit” lebih pas dalam praktik perbankan dibandingkan istilah “utang” karena sumber dana untuk menyalurkan kredit berasal dari dana milik masyarakat.

Perjanjian kredit merupakan turunan dari perjanjian utang-piutang, sedangkan dari pinjam-meminjam yang diatur dalam Bab Pasal 1754 hingga Pasal 1769 KUH Perdata. Perjanjian kredit ketat oleh dan OJK karena melibatkan dana masyarakat penabung dan istilah lebih pas dipakai dalam praktik bisnis yang tidak libatkan dana masyarakat. Jika ada seseorang memberikan pinjaman kepada orang lain, maka pinjaman tersebut lebih tepat disebut “utang”, bukan “kredit”.

Perjanjian penyertaan modal memiliki akibat hukum yang berbeda Jika kita melakukan kerja sama dengan dapat mendirikan menyetorkan modal yang diwujudkan merupakan bukti kepemilikan perusahaan kita

Jika kita memiliki minimal pemegang saham pengendali PT yang dapat mengatur jalannya perusahaan Pemegang Saham (RUPS). dapat kehilangan dapat uang. Jadi kalau kita berinvestasi saham, maka atau rugi, bahkan risiko kehilangan

Hingga masyarakat belum bisa membedakan perjanjian ngan perjanjian penyertaan modal. Memberi utang liki akibat hukum yang berbeda. Jika utang timbul adalah perjanjian dimana nasi utang sesuai jumlah dan jadwal yang disepakati. debitor yang tidak sanggup melunasi utang dapat Negeri, dapat dimintakan sita eksekusi jaminan oleh kreditor, honkan

Masyarakat sebaiknya memahami benar perbedaan perjanjian perjanjian kerja permodalan karena hukum berbeda. masih banyak dijumpai modus sama permodalan dengan iming-iming keuntungan selangit.

Utang-piutang harus didasari adanya perjanjian utang piutang yang dapat berbentuk lisan maupun tertulis. Perjanjian utang piutang berbentuk lisan sering terjadi dalam kehidupan bermasyarakat. Perjanjian lisan ini dibuat atas dasar kepercayaan antar individu di

masyarakat

Dalam dunia bisnis, perjanjian utang-piutang pada umumnya dibuat dalam bentuk tertulis, baik berupa perjanjian di bawah tangan maupun perjanjian di bawah akta notaris. Perjanjian kredit di perbankan harus dibuat dalam bentuk tertulis di hadapan notaris agar lebih memiliki kekuatan hukum.

Perjanjian utang-piutang di perbankan lazim dinamakan perjanjian kredit. Perjanjian kredit diatur oleh Bank Indonesia (BI) dan Otoritas Jasa Keuangan (OJK), BI saat ini berwenang mengatur dan mengawasi sistem moneter dan sistem pembayaran, sedangkan lembaga

perbankan diatur dan diawasi OJK

baca juga

    Kredit adalah bagian dari sistem pembayaran sehingga Bl juga berwenang mengaturnya. Pengaturan yang ketat terhadap perjanjian kredit perlu dilakukan pihak otoritas sebab dana kredit berasal dari simpanan masyarakat dalam bentuk tabungan dan deposito.

    Perjanjian kredit adalah perjanjian pokok yang bersifat rial yang diikuti dengan perjanjian jaminan sebagai assessor nya. Ada dan berakhirnya perjanjian jaminan bergantung pada perjanjian pokok. Arti “ril” adalah terjadinya perjanjian kredit ditentukan oleh penyerahan

    uang oleh bank kepada debitur. Dilihat dari bentuknya, perjanjian kredit bank pada umumnya berbentuk perjanjian baku (standard contract),

    Perjanjian kredit menurut Hukum Perdata Indonesia merupakan salah satu bentuk perianiise

    pinjam meminjam yang diatur dalam Buku Ketiga, Pasal 1754 hingga Pasal 1769 vn

    Perdata,

    Leave a Reply

    Your email address will not be published. Required fields are marked *

    You May Also Like