Pendafataran Tanah Hibah Bangunan Gereja Menurut UUPA

notarisdanppat.com – Pasal 1 angka 20 PP No.24 Tahun 1997 menyatakan bahwa : “ Sertifikat adalah surat tanda bukti hak sebagaiamana dimaksud dalam 19 ayat (2) huruf c UUPA untuk hak atas tanah, hak pengelolaan, tanah wakaf, hak milik atas satuan rumah susun dan hak tanggungan yang masing-masing sudah dibukukan dalam buku tanah yang bersangkutan. Permasalah kemudian muncul ketika tanah tersebut berupa hibah. Dalam pembahasan ini bagaimana pendafataran Tanah Hibah Gereja menurut UUPA ?

Pasal 49 Undang-Undang No.5 Tahun 1960 menyatakan bahwa:

  1. Hak milik tanah badan-badan keagamaan dan sosial sepanjang dipergunakan untuk usaha dalam bidang keagamaan dan sosial diakui dan dilindungi. Badan-badan tersebut dijamin pula akan memperoleh tanah yang cukup untuk bangunan dan usahanya dalam bidang keagamaan dan sosial.
  2. Untuk keperluan peribadatan dan keperluan suci lainnya sebagai dimaksud dalam pasal 14 dapat diberikan tanah yang dikuasai langsung oleh Negara dengan hak pakai.
  3. Perwakafan tanah milik dilindungi dan diatur dengan Peraturan Pemerintah.

Dalam pasal 9 ayat (1) Peraturan Pemerintah No.24 Tahun 1997 tentang Pendaftaran Tanah yang dapat menjadi objek pendaftaran tanah meliputi:

  1. Bidang-bidang tanah yang dipunyai hak milik, hak guna usah, hak pakai dan hak guna bangunan.
  2. Tanah hak pengelolaan.
  3. Tanah wakaf.
  4. Hak milik atas satuan rumah susun.
  5. Hak tanggungan.
  6. Tanah negara.

Jika dicermati lebih lanjut, tidak ada klausula “tanah hibah” dalam ketentuan PP tersebut. Yang ada hanya tanah wakaf, sedangkan untuk wakaf biasanya berupa Masjid. Lalu bagaimana ketika itu sebuah Gereja ?

Dalam pasal 34 ayat (1) PP No.24 Tahun 1997 dijelaskan bahwa: “Peralihan hak atas tanah dan hak milik atas satuan rumah susun dapat melalui jual-beli, tukar menukar, hibah, pemasukan dalam perusahaan dan perbuatan hukum pemindahan hak lainya, kecuali pemindahan tersebut melalui lelang hanya dapat didafaftarkan jika dibuktikan dengan akta yang dibuat oleh PPAT yang berwenang menurut ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku”. Perbuatan hukum tersebut menurut ketentuan Pasal 38 ayat (1) sekurang-kurangnya harus disaksikan oleh 2 orang saksi.

Jika kemudian dikaitkan dengan permasalahan hibah Gereja di atas, maka dalam proses peng-hibahannya antara pemililk Tanah dan Pengurus Gereja harus medatangkan pejabar PPAT. Pejabat tersebut nantinya bertugas dan berwenang membuatkan “akta hibah”.

Pendafataran Tanah Hibah Bangunan Gereja Menurut UUPA 2

Pendafataran Tanah Hibah Bangunan Gereja Menurut UUPA Proses pendaftaran Tanah sekurang-kurang 7 haru kerja setelah ditantanganinya akta hibah. PPAT wajib menyampaikan akta yang dibuatnya berikut dokumen-dokumen yang bersangkutan kepada Kantor Pertanahan untuk didaftar dan PPAT Wajib menyampaikan pemberitahuan tertulis mengenai telah disampaikannya akta ke Kantor Pertanahan kepada pihak yang bersangkutan.

Berbeda dengan ketentuan di atas, dimana peralihan sekaligus proses hibah tanah yang harus dilakukan melalui pejabat PPAT, sebuah studi kasus yang dilaksanakan oleh Raymond dan Haris Retno Susmiyati bahwa di Samarinda, pendaftaran tanah dilakukan di Kantor Pertanahan kota Samarinda untuk Gereja Protestan dilakukan dengan cara yang sama dengan wakaf, alasannya adalah karena asas persamaan antar umat bergama, adapun prosedurnya adalah sebagai berikut[1]:

  1. Kepala KUA Kecamatan setempat atas nama Nadzir Wakaf mendaftarkan wakaf ke BPN dengan mengisi blanko w.7 dengan melampirkan bukti:
  2. Sertifikat Hak Atas Tanah bagi yang sudah bersertifikat, atau surat keterangan kepemilikan tanah bagi tanah milik yang belum bersertifikat.
  3. Surat keterangan dari lurah setempat yang diketahui Camat bahwa tanah tidak dalam sengketa.
  4. 5 dan W.5.a
  5. Akta Ikrar Wakaf atau Akta Pengganti Ikrar Wakaf
  6. Foto Copy KTP Wakif apabila masih hidup
  7. Foto Copy KTP Nadzir
  8. Materai 6.000
  9. Proses serttifikasi tanah wakaf
  10. Pihak Kantor Pertanahan di Wilayah Kabupaten/Kota menerima berkas persyaratan untuk proses sertifikasi tanah wakaf, kemudian meneliti kelengkapan persyaratan Administrasi;
  11. Pihak Kantor Pertanahan di Wilayah kabupaten/Kota melakukan pengukuran tanah wakaf untuk dibuatkan gambar situasi tanah wakaf;
  12. Pihak Badan Pertanahan Nasional mencatat wakaf dalam Buku Tanah;
  13. Selanjutnya pihak Badan Pertanahan Nasional menerbitkan sertifikat tanah.

Kemudian, perihal status tanah hibahnya sebelum berlanjut ke ranah pendaftaran tanah wakaf terlebih dahulu harus dilalui beberapa prosedur berikut:

  1. Membuat surat permohonan pendaftaran tanah hibah;
  2. Pihak Badan Pertanahan Nasional mengecek dan mengukur lokasi tanah;
  3. Dalam waktu 30 sampai 60 hari Badan Pertanahan akan mengumumkan perihal data fisik dan yuridis tanah yang bertujuan untuk memastikan bahwa tidak ada pihak yang keberatan;
  4. Setelah dipastikan tidak terdapat keberatan, maka proses pengukuran tanah dilakukan. Namun sebelumnya ada beberapa prosedur yang harus ditempuh oleh pemohon, yaitu:
  5. Surat pernyataan penguasaan fisik tanah;
  6. Surat keterangan pendafataran tanah (SKPT) yang diterbitkan Badan Pertanahan Nasional;
  7. Menandatangi surat permohonan untuk melaksanakan peralihan tanah;
  8. Menandatangi akta hibah yang dilakukan oleh kedua belah pihak;
  9. Foto Copy KTP para pihak.

Baca Juga

  1. Hak Atas Ruang Angkasa Indonesia
  2. Tanggungan Ahli Waris atas Hutang Pewaris Menurut KUHPerdata
  3. Daftar Notaris Bandung dan Kabupaten Bandung

Dengan demikian, terdapat dua model pendafataran tanah hibah bangunan gereja. Pertama, sebelum proses hibah dilakukan terlebih dahulu para pihak memanggil PPAT dan membuat akta hibah dihadapan PPAT selanjutnya PPAT akan mendafatarkan tanah tersebut ke BPN. Kedua, dengan mendafaftarkan tanah sebagai tanah wakaf, melalui prosedur ini para pihak dapat membuat akta hibah dihadapan PPAT meskipun hibah telah berlangsung sebelumnya.Pendafataran Tanah Hibah Bangunan Gereja Menurut UUPA

[1] Raymond, Pendaftaran Hak Atas Tanah Bangunan Peribadatan Kristen Protestan, Jurnal Beraja Niti Vol 3 No 5 (2014), h.13-15

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *