notarisdanppat.com – Saat memutuskan untuk memulai bisnis, hal pertama yang mungkin ingin kamu pertimbangkan adalah bagaimana berbisnis dengan baik. Ini untuk memastikan bisnis kamu bisa berkembang dan tidak mengalami kerugian.
Namun, apakah kamu sudah mempertimbangkan untuk menangani urusan hukum komersial untuk perusahaan kamu? Memang banyak orang yang meyakini bahwa faktor hukum tidak penting dalam sebuah bisnis.
Namun sebalik nya, hukum dan bisnis adalah dua hal yang tidak bisa di pisahkan. Karena setiap perjanjian bisnis yang di laksanakan akan selalu memiliki muatan hukum untuk menjamin terlaksana nya perjanjian tersebut.
Oleh karena itu, kami akan membahas mengapa setiap pengusaha senior atau pengusaha baru pun perlu memahami bagaimana hukum bisnis bekerja. Ini adalah syarat yang di perlukan untuk terus mendukung operasional bisnis tanpa melanggar hukum dan mematuhi aturan yang ada.
Hukum Bisnis dan Pengusaha Baru
Jika kamu seorang pelaku bisnis baru, kamu harus memahami hukum bisnis. Hal ini di karenakan hukum merupakan pijakan penting bagi seseorang untuk memulai bisnis karena menyangkut semua proses bisnis yang sedang dijalankan.
Setiap perusahaan yang baru didirikan harus tetap mematuhi peraturan perundang-undangan yang berlaku agar tidak menimbulkan kebingungan antara perpajakan dan kontrak komersial saat menjalankan bisnis skala besar. Di Indonesia, hukum dagang diatur oleh Hukum Dagang (KUHD). Ini termasuk perseroan terbatas, kontrak komersial, pasar modal, merger / akuisisi, kredit, kekayaan intelektual, perpajakan, bisnis internasional, dll. Undang-undang ini ada untuk menjaga stabilitas bisnis Indonesia.
Tentunya banyak perusahaan yang baru berdiri, seperti perusahaan start up, sebagai pendiri atau pelaku usaha dari suatu perusahaan pasti tahu aspek apa saja yang harus diperhatikan. Berikut beberapa tips yang harus menjadi fokus utama wirausahawan baru.
Pahami Hukum Bisnis
Hukum dagang adalah suatu sistem alat hukum yang mengatur tata cara perdagangan, perindustrian atau urusan keuangan atau kegiatan yang berkaitan dengan pertukaran barang dan jasa atau kegiatan bisnis lain nya.
Menggunakan uang sebagai alat tukar dan pembayaran dan di konfirmasikan oleh pihak yang menkamutangani perjanjian. Secara singkat dapat di katakan bahwa hukum bisnis adalah suatu sistem atau prosedur hukum yang mengatur segala kegiatan yang berkaitan dengan perdagangan. Jika kamu wiraswasta, kamu harus memahami hukum bisnis.
Hukum Komersial Dasar
Menurut para ahli, Indonesia memiliki 2 (dua) sumber hukum yang berlaku, yaitu sumber hukum materiil dan sumber hukum formal. Sumber dasar hukum material adalah hukum, dari isi nya bersumber dari faktor – faktor tertentu seperti kondisi sosial ekonomi, agama dan sistem hukum negara lain.
Sedangkan sumber hukum formal merupakan sumber hukum yang berkaitan erat dengan tata cara atau metode yang di bentuk, yang dapat langsung di gunakan untuk merumuskan hukum. Sumber hukum formal antara lain peraturan tertulis, seperti UUD 1945, peraturan perundang – undangan, peraturan pemerintah, peraturan presiden, dan peraturan daerah. Kitab Undang – Undang Hukum Perdata (KUHPerdata) mengatur hubungan antara objek dan antara individu dengan badan hukum. Dalam “KUH Perdata” terdapat aturan tentang jual beli, sewa guna usaha, dan peminjaman (termasuk kredit).
KUHP Mengatur Kejahatan Komersial, Seperti Penipuan.
KUHD secara khusus mengatur masalah perdagangan yang tidak tercakup dalam KUH Perdata, seperti bentuk badan usaha termasuk CV dan perusahaan. KUHPerdata, KUHP dan peraturan lain selain KUHD, misal nya undang – undang yang mengatur perseroan terbatas dalam “UU Perseroan Terbatas” atau undang – undang investasi dalam “UU Penanaman Modal”
Tujuan Hukum Dagang
Dengan ada nya peraturan perundang – undangan komersial di harapkan dapat mengurangi potensi risiko yang mungkin terjadi. Apalagi bagi pengusaha kecil dan menengah yang biasa nya minim pengetahuan dan akses informasi hukum. Berikut ini adalah beberapa tujuan dan fungsi hukum bisnis:
- Memastikan pengoperasian mekanisme pasar yang aman dan efektif.
- Melindungi semua jenis usaha, terutama untuk usaha kecil dan menengah (UKM).
- Bantuan untuk meningkatkan sistem keuangan dan perbankan.
- Memberikan perlindungan untuk entitas ekonomi atau komersial.
- Ciptakan bisnis yang aman dan adi l untuk semua pebisnis.
Kiat Untuk Menjalankan Bisnis Yang Mematuhi Hukum
Bagi yang ingin memulai bisnis, mungkin kamu bisa mengikuti arahan kami untuk berbisnis dengan aman.
- Perhatikan Badan Usaha Yang Di Pilih
Hal ini sangat penting bagi setiap wirausaha atau wirausahawan yang akan memulai bisnis. Untuk dapat melakukan kegiatan operasional sebaik nya memilih jenis badan usaha yang tepat. kamu dapat memilih beberapa badan usaha, seperti perseroan terbatas (PT), resume dan perusahaan, sebagai pilihan bisnis kamu.
- Pahami Dasar Hukum Dalam Perjanjian
Saat menjalankan bisnis, kamu pasti akan berhubungan dengan mitra bisnis atau mitra bisnis lain nya. Dengan memahami informasi hukum tentang perjanjian. Ini akan mengurangi risiko bisnis kamu di bandi ngkan saat kamu baru mengenal informasi hukum.
- Jasa Konsultasi Hukum
Trik yang bisa di lakukan adalah dengan menggunakan jasa badan hukum untuk mengelola segala urusan bisnis yang berkaitan dengan masalah hukum. Seperti perjanjian bisnis, kontrak kerja karyawan, dan perizinan lain nya.
- Lakukan Manajemen Keuangan
Mendapatkan dana biasanya melibatkan hubungan hukum. Dalam prosesnya terdapat non disclosure agreement (NDA) yang memuat hal-hal rahasia seperti strategi pemasaran, prakiraan keuangan, rencana pengembangan produk dan jasa serta informasi teknis, penemuan, desain, proses, draf laporan, data dan rahasia dagang. Setelah dana masuk biasanya ada dua jenis yaitu convertible bond dan shareholder agreement (SHA).
Setelah mendapatkan dana, walaupun kamu masih pemula atau berpengalaman, mengelola keuangan bisnis juga menjadi hal yang penting untuk dilakukan. Banyak pengusaha yang tidak dapat menjalankan dan mengembangkan usahanya karena tidak dapat mengelola keadaan keuangannya dengan baik. Oleh karena itu, catat laporan keuangan dalam sebuah file, atau kamu dapat menggunakan software akuntansi terpercaya.
- Laporkan Dan Bayar Pajak
Pelaporan dan pembayaran pajak merupakan kewajiban yang harus dilakukan oleh perusahaan yang telah berbadan hukum. Mengacu pada Pasal 4 Ayat 1 Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2008, maka yang dikenakan pajak adalah penghasilan dari pekerjaan atau jasa yang diterima, laba usaha, dividen dan lain-lain.
baca juga
Pemberitahuan pajak harus dilakukan setiap bulan dan pajak penghasilan final sebesar 1% yang diatur dalam PPh Pasal 21/26, PPh Pasal 23/26, PPh Pasal 4 ayat 2, PPh Pasal 25. Sementara itu, pajak penghasilan tahunan ditetapkan dalam SPT Tahunan PPh final, bukan SPT Tahunan PPh final.
Jika terlambat menyerahkan SPT tahunan, maka akan dikenakan sanksi administrasi berupa denda Rp 1 juta dan potongan tunggakan sebesar 2 %. Selain itu, jika lalai melapor lebih dari 2 tahun, hanya tarif pajak tertinggi yang berlaku selama 24 bulan. Ayo cari tahu sebelum bertindak.