JENIS JAMINAN KEBENDAAN

JENIS JAMINAN KEBENDAAN

JENIS JAMINAN KEBENDAAN

A. Jaminan Hak Tanggungan

Jaminan Hak Tanggungan, yang sebelumnya termasuk dalam Hipotek, sekarang diatur tersendiri dalam UU No. 4/1996 Tentang Hak Tanggungan Atas Tanah Beserta Benda-Benda yang Berkaitan Dengan Tanah (selanjutnya disebut UU Hak Tanggungan). Hak Tanggungan adalah hak jaminan atas benda tidak bergerak (seperti tanah, rumah, gedung) untuk pelunasan utang yang memberikan kedudukan istime wa kepada kreditor (pemegang Hak Tanggungan) terhadap kreditor lainnya.

Objek Hak Tanggungan tidak hanya berupa tanah, bangunan dan rumah tapak (lang ed house), namun juga unit rumah susun atau “satuan rumah susun” (sarusun) de ngan kriteria tertentu. Pengaturan tentang Surat Bukti Kepemilikan Bangunan Gedung (SBKBG) khusus bagi bangunan berbentuk Rumah Susun (termasuk Rusunawa Rusunami, Apartemen, Kondominium, Kondotel, dan bangunan sejenis) saat ini telah diatur secara khusus dalam UU Rumah Susun terbaru (UU No. 20/2011) yang berfung si menggantikan UU Rumah Susun lama (UU No. 16/1985).00

Surat Bukti Kepemilikan Bangunan Gedung (SBKBG) pada unit Rumah Susun dapa berbentuk dua macam, yaitu: Sertifikat Hak Milik – Satuan Rumah Susun atau disingkat SHM-Sarusun,

a

b. Sertifikat Kepemilikan Bangunan Gedung – Satuan Rumah Susun atau disingkat

SKBG-Sarusun. “Sertifikat Hak Milik – Satuan Rumah Susun” atau SHM-Sarusun adalah tanda bukti kepemilikan atas satuan rumah susun (sarusun) di atas tanah hak milik, hak guna ba ngunan (HGB) atau hak pakai di atas tanah negara, serta hak guna bangunan (HGB) atau hak pakai di atas tanah hak pengelolaan. Sedangkan yang dimaksud “Sertifikat Kepemilikan Bangunan Gedung – Satuan Rumah Susun” atau SKBG-Sarusun adalah tanda bukti kepemilikan atas unit rumah susun yang dibangun di atas barang mil negara/daerah berupa tanah atau tanah wakaf dengan cara sewa.

SHM-Sarusun diterbitkan oleh Kantor Pertanahan di Kabupaten/Kota setempat. SHM Sarusun juga dapat dijadikan jaminan utang dengan dibebani Hak Tanggungan sesuai UU Hak Tanggungan (UU No. 4/1996). Dengan kata lain, unit rumah susun yang bersertifikat SHM-Sarusun dapat digolongkan sebagai objek Hak Tanggungan. Hal ini berbeda dengan unit rumah susun yang bersertifikat SKBG-Sarusun yang tergolong objek jaminan Fidusia sehingga tidak diurus oleh Kantor Pertanahan.

SKBG-Sarusun diterbitkan oleh instansi teknis kabupaten/kota di bidang bangunan gedung (seperti Dinas Pekerjaan Umum atau Dinas Pengawasan Bangunan). SKBG Sarusun juga dapat dijadikan jaminan utang dengan dibebani Fidusia sesuai U Jaminan Fidusia (UU No. 42/1999). SKBG-Sarusun yang dijadikan jaminan utang secara Fidusia harus didaftarkan ke Kantor Pendaftaran Fidusia yang berada di bawah na ungan Direktorat Jenderal Administrasi Hukum Umum (Ditjen AHU) pada Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia.62

Untuk memahami lebih mendalam tentang rumah susun dan properti lainnya, baca buku karya Penulis berjudul Investasi Properti (akarta: PT Gramedia Pustaka Utama, 2013). #1 Lihat Pasal 47 UU No. 20/2011 tentang Rumah Susun. Lihat Pasal 48 UU No. 20/2011 tentang Rumah Susun

JENIS JAMINAN KEBENDAAN
JENIS JAMINAN KEBENDAAN

Hak Tanggungan baru dapat dieksekusi apabila debitor terbukti wanprestasi Kreditor selaku Pemegang Hak Tanggungan, karena memiliki kedudukan istimewa, mempunya hak untuk terlebih dulu menjual objek jaminan dibandingkan kreditor lainnya, Eksekusi objek Hak Tanggungan dapat dilakukan dengan cara meminta penetapan (fiat) Ketua Pengadilan Negeri, maupun tanpa meminta penetapan (fiat) Ketua Pengadilan Negeri atau yang lazim dinamakan “Parate Eksekusi”.

Proses pembebanan Hak Tanggungan dilaksanakan melalui dua tahap, yaitu:

à Tahap pemberian Hak Tanggungan, dengan dibuatnya Akta Pemberian Hak Tanggungan oleh selaku Pejabat Pembuat Akta Tanah (PPAT), yang didahu lui dengan membuat Perjanjian Utang-Piutang sebagai perjanjian pokok.

b. Tahap pendaftaran Akta Pemberian Hak Tanggungan melalui Kantor Badan Pertanahan (BPN) setempat. Tanggal pendaftaran tersebut merupakan saat mulai berlakunya Hak Tanggungan yang dibebankan.

APO

Sesuai Pasal 4 UU Hak Tanggungan (UU No. 4/1996), hak atas tanah yang dapat dibe

bani Hak Tanggungan adalah: a. Hak Milik,

b. Hak Guna Usaha (HGU); dan

c. Hak Guna Bangunan (HGB)

Yang dimaksud Hak Milik, Hak Guna Usaha, dan Hak Guna Bangunan adalah hak-hak

atas tanah sebagaimana dimaksud UU No. 5/1960 tentang Peraturan Dasar Pokok Pokok Agraria, Hak Guna Bangunan (HGB) meliputi Hak Guna Bangunan di atas tanah Negara, di atas tanah Hak Pengelolaan, maupun di atas tanah Hak Milik. Dua unsur mutlak dari hak atas tanah yang dapat dijadikan objek Hak Tanggungan

adalah:

a. Hak tersebut sesuai ketentuan yang berlaku wajib didaftar dalam daftar umum, da lam hal ini pada Kantor Pertanahan. Unsur ini berkaitan dengan kedudukan diuta makan (preferent) yang diberikan kepada kreditor pemegang Hak Tanggungan terhadap kreditor lainnya. Untuk itu harus ada catatan mengenai Hak Tanggungan tersebut pada Buku Tanah dan sertifikat hak atas tanah yang dibebaninya, se hingga setiap orang dapat mengetahuinya (asas publisitas), dan

b. Hak tersebut menurut sifatnya harus dapat dipindahtangankan, sehingga apa bila diperlukan dapat segera direalisasi untuk membayar utang yang dijamin pelunasannya.

Sehubungan dengan kedua syarat tersebut di atas, Hak Milik yang sudah diwakafkan tidak dapat dibebani Hak Tanggungan, karena sesuai dengan hakikat perwakafan, Hak Milik yang sudah diwakafkan sudah dikekalkan sebagai harta keagamaan. Sejalan de ngan itu, hak atas tanah yang dipergunakan untuk keperluan peribadatan dan keper luan suci lainnya juga tidak dapat dibebani Hak Tanggungan.

Hak Pakai atas Tanah Negara yang menurut ketentuan yang berlaku wajib didaftar dan menurut sifatnya dapat dipindahtangankan dapat juga dibebani Hak Tanggungan. Pembebanan Hak Tanggungan pada Hak Pakai atas tanah Hak Milik akan diatur lebih lanjut dengan Peraturan Pemerintah.

Hak Tanggungan dapat juga dibebankan pada hak atas tanah berikut bangunan, ta naman, dan hasil karya yang telah ada atau akan ada yang merupakan satu kesatuan dengan tanah tersebut, dan yang merupakan milik pemegang hak atas tanah yang pembebanannya dengan tegas dinyatakan di dalam Akta Pemberian Hak Tanggungan yang bersangkutan. Apabila bangunan, tanaman, dan hasil karya tersebut tidak dimiliki oleh pemegang hak atas tanah, maka pembebanan Hak Tanggungan atas

benda-benda tersebut hanya dapat dilakukan dengan penandatanganan pada Akta Pemberian Hak Tanggungan yang bersangkutan oleh pemiliknya atau yang diberi kua sa untuk itu olehnya dengan akta otentik.63

B. Jaminan Hipotek

ipotek adalah suatu lembaga jaminan yang diatur dalam Pasal 1162 hingga Pasal 1232 KUH Perdata. Sesuai Pasal 1162 KUH Perdata, Hipotek diartikan “suatu hak kebendaan atas benda-benda tak bergerak, untuk mengambil penggantian dari padanya bagi pelunasan suatu perikatan”. Perjanjian Jaminan Hipotek, sebagaimana perjanjian jaminan kebendaan pada umumnya, juga merupakan perjanjian ikutan (ac cessoir) dari perjanjian pokok berupa perjanjian utang-piutang.

Suatu hal yang penting dan membuat Hipotek itu kuat adalah karena sifatnya yang melekat” (zaaksgevolg, droit de suite) sebagaimana ditegaskan dalam Pasal 1198 KUH Perdata yang berbunyi, “Si berpiutang (kreditor) yang mempunyai suatu Hipotek yang telah dibukukan dapat menuntut haknya atas benda tak bergerak yang diperi katkan dalam tangan siapapun benda itu berada”.

Dengan berjalannya waktu, model jaminan kebendaan atas benda tidak bergerak menggunakan Hipotek mengalami perubahan. Saat ini jaminan kebendaan atas ben da tidak bergerak berupa “tanah beserta benda-benda yang berkaitan dengan tanah” dijamin khusus menggunakan Jaminan Hak Tanggungan berdasarkan UU No. 4/1996.

Jaminan Hipotek hingga saat ini masih diterapkan khususnya bagi objek jaminan be rupa Kapal Laut atau Pesawat Terbang yang berukuran 20 meter kubik atau lebih. Hipotek atas Kapal Laut diatur dalam UU No. 17/2008 tentang Pelayaran. Hipotek atas Pesawat Udara diatur dalam UU No. 15/1992 jo UU No. 1/2009 tentang Penerbangan. Untuk hal-hal yang belum diatur UU tersebut, Hipotek atas Kapal Laut dan Pesawa Terbang dapat diatur berdasarkan Pasal 1162 hingga Pasal 1232 KUH Perdata.

“Lihat Pasal 4 Ayat 2 hingga Pasal 5 UU No. 4/1996 tentang Hak Tanggungan. *R Subekti, Jaminan-Jaminan untuk Pemberian Kredit Menurut Hukum Indonesia (Bandung: Penerbit PT Alumni, 1996)

baca juga

“Hipotek Kapal” adalah hak agunan kebendaan atas kapal yang terdaftar untuk menjamin pelunasan utang tertentu yang memberikan kedudukan yang diutamakan kepada kreditor tertentu terhadap kreditor lain. Sedangkan yang dimaksud dengan “Piutang-Pelayaran yang Didahulukan adalah tagihan yang wajib dilunasi lebih dahu lu dari hasil eksekusi kapal mendahului tagihan pemegang Hipotek Kapal

Kapal yang telah didaftarkan dalam Daftar Kapal Indonesia dapat dijadikan jaminan utang dengan pembebanan Hipotek atas kapal. Pembebanan Hipotek atas kapal dilakukan dengan pembuatan Akta Hipotek oleh Pejabat Pendaftar dan Pencatat Balik Nama Kapal di tempat kapal didaftarkan dan dicatat dalam Daftar Induk Pendaftaran Kapal. Setiap Akta Hipotek diterbitkan 1 (satu) Grosse Akta Hipotek yang diberikan kepada penerima Hipotek…

Grosse Akta Hipotek mempunyai kekuatan eksekutorial yang sama dengan putusan pengadilan yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap. Yang dimaksud “kekuat an eksekutorial” adalah pemegang Hipotek dapat menggunakan grosse Akta Hipotek sebagai landasan hukum untuk melaksanakan eksekusi tanpa melalui proses gugatan di pengadilan. Dalam hal grosse Akta Hipotek hilang, maka dapat diterbitkan grosse akta pengganti berdasarkan penetapan pengadilan.

Kapal dapat dibebani lebih dari 1 (satu) Hipotek. Peringkat masing-masing Hipotek ditentukan sesuai dengan tanggal dan nomor urut Akta Hipotek. Pengalihan Hipotek dari penerima Hipotek kepada penerima Hipotek yang lain dilakukan dengan mem buat akta pengalihan Hipotek oleh Pejabat Pendaftar dan Pencatat Balik Nama Kapa di tempat kapal didaftarkan dan dicatat dalam Daftar Induk Pendaftaran Kapal.

Lihat Pasal 1 angka 12 dan 13 UU No. 17/ 2008 tentang Pelayaran Lihat Pasal 60 UU No. 17/2008 tentang Pelayaran

Ancoretan Hipotek (roya) dilakukan oleh Pejabat Pendaftar dan Pencatat Balik Nama upal atas permintaan tertulis dari penerima Hipotek. Dalam hal permintaan diajukan eh pembeni Hipotek, maka permintaan tersebut harus dilampin dengan surat per tuan pencoretan dari penerima Hipotek. Ketentuan lebih lanjut mengenai tata cate pembebanan Hipotek diatur dengan Peraturan Menteri Perhubungan. Apabila terdapat gugatan terhadap piutang yang dijamin

dengan kapal, maka pemilik,

pencarter, atau operator kapal harus mendahulukan pembayaran

ang didahulukan. “Piutang-pelayaran yang didahulukan” meliputi: untuk pembayaran upah dan pembayaran lainnya kepada nakhoda, anak buah kapal dan awak pelengkap lainnya dari kapal dalam hubungan dengan penugasan mereka di kapal, termasuk biaya repatriasi dan kontribusi asuransi sosial yang ha rus dibiayai, piutang-pelayaran

untuk membayar uang duka atas kematian atau membayar biaya pengobatan atas luka badan, baik yang terjadi di darat maupun di laut yang berhubungan langsung dengan pengoperasian kapal;

untuk pembayaran biaya salvage atas kapal; d untuk biaya pelabuhan dan alur-pelayaran lainnya serta biaya pemanduan, dan

untuk membayar kerugian yang ditimbulkan kerugian fisik atau kerusakan yang

disebabkan pengoperasian kapal selain dari kerugian atau kerusakan terhadap

muatan, peti kemas, dan barang bawaan penumpang yang diangkut di kapal.

Putang-pelayaran yang didahulukan tidak dapat dibebankan atas kapal untuk men janin gugatan sebagaimana dimaksud pada huruf b dan huruf e apabila tindakan tersebut timbul sebagai akibat dari: (a) kerusakan yang timbul dari angkutan minyak atau bahan berbahaya dan beracun lainnya melalui laut, dan (b) bahan radioaktif atau kombinasi antara bahan radioaktif dengan bahan beracun, eksplosif atau bahan ber bahaya dari bahan bakar nuklir, produk, atau sampah radioaktif.

Pembayaran piutang-pelayaran yang didahulukan diutamakan dari pembayaran putang Gadai, Hipotek, dan piutang yang terdaftar. Pernilik, pencarter, pengelola, au operator kapal arus mendahulukan pembayaran biaya yang timbul selain dari pembayaran piutang-pelayaran yang didahulukan. Biaya yang dimaksud berupa:

biaya yang timbul dari pengangkatan kapal yang tenggelam atau terdampar yang dilakukan oleh Pemerintah untuk menjamin keselamatan pelayaran atau perlin dungan lingkungan maritim; dan

at Pasal 61 hingga Pasal 64 UU No. 17/2008 tentang Pelayaran Uhat Pasal 65 Ayat 1 hingga 3 UU No. 17/2008 tentang Pelayaran.

b. biaya perbaikan kapal yang menjadi hak galangan atau dok (hak retensi) jika pada saat penjualan paksa kapal sedang berada di galangan atau dok yang berada d wilayah hukum Indonesia Piutang-pelayaran yang didahulukan mempunyai jenjang prioritas sesuai dengan uru

annya, kecuali apabila klaim biaya salvage kapal telah timbul terlebih dahulu menda

hului klaim yang lain, maka biaya salvage menjadi prioritas yang lebih dari piutang

pelayaran yang didahulukan lainnya.”9 Hipotek atas Pesawat Terbang dan Helikopter diatur dalam Pasal 12 Ayat 1 sampai 30 No. 15/1992 tentang Penerbangan yang menyatakan Pesawat Terbang dan Helikopter yang telah mempunyai tanda pendaftaran dan kebangsaan Indonesia dapat dibeban Hipotek. Pembebanan Hipotek pada Pesawat Terbang dan Helikopter harus didaftar. kan. Ketentuan tersebut diatur lebih lanjut dengan Peraturan Pemerintah.

Penjelasan Pasal 12 Ayat (1) UU No. 15/1992 tentang Penerbangan menyatakan bah wa terhadap Hipotek Pesawat Terbang dan Helikopter berlaku ketentuan Hipotek da lam KUH Perdata. Ketentuan dalam Pasal 12 ini juga tidak menutup kemungkinan pembebanan Pesawat Terbang dan Helikopter dengan hak jaminan lain sesuai pera turan perundang-undangan yang berlaku. Berdasarkan ketentuan ini dapat disimpul kan bahwa UU No. 15/1992 membuka peluang penggunaan hak jaminan kebendaan selain Hipotek, seperti misalnya penggunaan hak Jaminan Fidusia.

Garuda Indonesia

Gambar 9.4 Pesawat terbang-contob objek jaminan Hipotek (travel.tribunnews.com) Lihat Pasal 66 UU No. 17/2008 tentang Pelayaran.

UU No. 15/1992 juncto UU No. 1/2009 tentang Penerbangan tidak secara tegas me nyatakan jenis kebendaan dan Pesawat Terbang dan Helikopter, apakah keduanya ter masuk benda tetap (benda tidak bergerak) yang dapat dikat dengan laminan Hipotek ataukah termasuk benda bergerak yang dapat diikat dengan Jaminan Fidusia

Penggunaan Jaminan Hipotek dan Jaminan Fidusia memiliki akibat hukum yang berbe da, antara lain dalam proses pendaftarannya. Pengikatan Jaminan Fidusia harus didat tarkan kepada Kantor Pendaftaran Fidusia di bawah Kementerian Hukum dan HAM Sedangkan pendaftaran Hipotek atas Pesawat Terbang dan Helikopter belum diatur secara jelas karena masih menunggu terbitnya Peraturan Pemerintah.

Untuk mengatasi ambivalensi aturan tersebut di atas, Pemerintah sebaiknya secara tegas menetapkan Pesawat Terbang dan Helikopter termasuk dalam jenis benda tetap ataukan benda tidak tetap (benda bergerak). Jika keduanya digolongkan benda tetap maka dapat diikat dengan jaminan Hipotek. Sebaliknya, jika keduanya digolongkan benda tidak tetap (benda bergerak) maka dapat diikat dengan Jaminan Fidusia.

Jaminan Hipotek atas benda tidak bergerak berupa Kapal Laut dan atau Pesawat Terbang dengan ukuran 20 meter kubik atau lebih, saat ini juga telah dimungkinkan untuk dijadikan sebagai salah satu agunan kredit perbankan berdasarkan Peraturan Bank Indonesia Nomor 9/6/PBI/2007 tentang Perubahan Kedua Atas PBI No. 7/2/ PBI/2005 tentang Penilaian Kualitas Aktiva Bank Umum (PBI No. 9/2007).

C. Jaminan Gadai

Jaminan Gadai diatur dalam KUH Perdata, Bab XX, Pasal 1150 hingga Pasal 1160.

Sesuai Pasal 1150, Gadai diartikan suatu hak yang diperoleh kreditur atas suatu

barang bergerak, yang diserahkan kepadanya oleh debitur atau oleh kuasanya,

sebagai jaminan atas utangnya, dan yang memberi wewenang kepada kreditur untuk

mengambil pelunasan piutangnya dari barang itu dengan mendahului kreditur-kre

ditur lain; dengan pengecualian biaya penjualan sebagai pelaksanaan putusan atas

tuntutan mengenai pemilikan atau penguasaan, dan biaya penyelamatan barang itu,

yang dikeluarkan setelah barang itu sebagai gadai dan yang harus didahulukan.

Jaminan Gadai, secara sederhana dapat diartikan sebagai perjanjian jaminan utang dimana objek jaminan utang berada di tangan kreditor. Jika debitor ingkar janji (wan prestasi) maka perusahaan pegadaian (selaku kreditor) berhak menjual objek jaminan melalui lelang dengan cara parate eksekusi tanpa fiat Pengadilan Negeri.

LM

25 g FINE GOLD 999.9

10 g FINE GOLD AUS 007

Gambar 95 Logam mulia-contab objek Hak Gadai (finansialku.com)

FORE BOLD JUN

FINE GOLD

-999.9

AEG 085

Objek jaminan Gadai adalah barang bergerak berwujud nyata yang bertubuh (seperti motor, mobil, perhiasan, televisi, dll) dan yang tidak bertubuh (seperti saham, obligas atau surat berharga lainnya). Penjaminan surat berharga dengan cara Gadai dilakuka melalui perjanjian utang-piutang dengan jaminan surat berharga. Penjaminan surat berharga juga dapat dilakukan dengan cara Repo melalui perjanjian jual-beli dengan hak opsi bagi penjual untuk membeli kembali surat berharga tersebut.

Banyak pihak yang masih menyamakan Gadai dengan Repo padahal keduanya berbe da. Dalam Gadai, tidak ada pengalihan hak milik atas surat berharga sebab dasar hu kumnya adalah perjanjian utang-piutang dengan jaminan surat berharga. Di sisi lain, Repo didasarkan perjanjian jual-beli surat berharga yang disertai hak opsi bagi pemilik untuk membeli kembali surat berharga dalam jangka waktu tertentu.

Dalam Repo sudah terjadi pengalihan hak milik atas surat berharga karena dasar nya perjanjian jual-beli. Namun demikian, surat berharga yang dibeli” pihak kred tor tersebut tidak boleh langsung dijual ke pihak lain, sebelum pihak debitor mampu membeli kembali surat berharga sesuai jangka waktu dan harga yang disepakati.

Sejarah Pegadaian dimulai saat Pemerintah Hindia Belanda (VOC) mendirikan Bank Van Leening yang memberikan kredit dengan sistem Gadai. Bank Van Leening didirikan d Batavia 20 Agustus 1746. Ketika Inggris mengambil alih kekuasaan VOC (1811-1816) Bank Van Leening dibubarkan dan masyarakat diberi kebebasan mendirikan usaha jasa Pegadaian asalkan mendapat lisensi Pemerintah Daerah setempat.

100 Hot felgyon intelektual Sebagai Jaminan Kredit

ansahaan Pegadaian Negara pertama kali didirikan oleh Belanda 1 April 1901 di Sukabumi, Jawa Barat sehingga tanggal ini diperingati sebagai Hari Ulang Tahun Pegadaan Sejak 1 Januari 1961, Pegadaian berubah status menjadi Perusahaan Negara Berdasarkan PP No. 7/1969, Pegadaian berubah status menjadi Perusahaan awatan (Perjan). Berdasarkan PP No. 10/1990 juncto PP No. 103/2000, Pegadaian jebah status menjadi Perusahaan Umum (Perum). Pegadaian terakhir kali berubah stus lagi menjadi BUMN Persero bernama PT (Persero) Pegadaian hingga saat ini.

usaha jasa pegadaian kini tak lagi dimonopoli PT (Persero) Pegadaian. Pegadaian swas a saat ini banyak bermunculan di mana-mana, meskipun kebanyakan belum men apatkan izin dari OJK Masyarakat diminta lebih waspada dalam menggunakan jasa pegadaian swasta yang belum mendapat izin OJK agar kelak tidak dirugikan.

Gambar 9.6 Mobil-contab objek Hak Gadai (otusia.com)

Pegadaian yang mulai berlaku sejak tanggal 2 Juli 2016. Peraturan OJK tersebut ber DJK kini telah menerbitkan Peraturan OJK Nomor 31/POJK.05/2016 tentang Usaha tujuan untuk meningkatkan inklusi keuangan bagi masyarakat dan pelaku usaha kecil agar mereka semakin mudah mengakses dana pinjaman. Dengan banyaknya pelaku usaha pegadaian diharapkan dapat menciptakan iklim persaingan usaha yang sehat yang pada akhirnya dapat menguntungkan masyarakat konsumen.

kutip dan situs Perum Pegadaian (www.pegadaian.co.id).

Perusahaan Pegadaian Negara pertama kali didirikan oleh Belanda 1 April 1901 di Sukabumi, Jawa Barat, sehingga tanggal ini diperingati sebagai Hari Ulang Tahun Pegadaian. Sejak 1 Januari 1961, Pegadaian berubah status menjadi Perusahaan Negara Berdasarkan PP No. 7/1969, Pegadaian berubah status menjadi Perusahaan awatan (Perjan). Berdasarkan PP No. 10/1990 juncto PP No. 103/2000, Pegadaian berubah status menjadi Perusahaan Umum (Perum). Pegadaian terakhir kali berubah satus lagi menjadi BUMN Persero bernama PT (Persero) Pegadaian hingga saat ini

Usaha jasa pegadaian kini tak lagi dimonopoli PT (Persero) Pegadaian. Pegadaian swas saat ini banyak bermunculan di mana-mana, meskipun kebanyakan belum men dapatkan izin dari OJK Masyarakat diminta lebih waspada dalam menggunakan jasa pegadaian swasta yang belum mendapat izin OJK agar kelak tidak dirugikan.

Gambar 9.6 Mobil-contob objek Hak Gadai (otosia.com)

Ok kini telah menerbitkan Peraturan OJK Nomor 31/POJK.05/2016 tentang Usaha Pegadaian yang mulai berlaku sejak tanggal 29 Juli 2016. Peraturan OJK tersebut ber yuan untuk meningkatkan inklusi keuangan bagi masyarakat dan pelaku usaha kecil agar mereka semakin mudah mengakses dana pinjaman. Dengan banyaknya pelaku usaha pegadaian diharapkan dapat menciptakan iklim persaingan usaha yang sehat yang pada akhirnya dapat menguntungkan masyarakat konsumen.

Dutip dan situs Perum Pegadaian (www.pegadaian.co.id)

GAP

Saat terjadinya Gadar meliputi dua tahap yaitu: terjadinya hak Gadai adalah perjanjian

a Tahap Pertama; tahap pertama dengan janji sanggup memberikan benda bergerak sebagai jaminan, di mana pes janjian ini bersifat konsensul dan obligatoir b Tahap Kedua; terjadi penyerahan benda Gadai dalam kekuasaan penerima Gad pinjam uang

(kreditor). Karena benda Gadai adalah benda bergerak, maka benda itu hans

dilepaskan dan kekuasaan debitor.”

Jika melihat definisi Pasal 1150 KUH Perdata jelas terlihat bahwa barang Gadai adalah benda bergerak. Hal ini juga disyaratkan Surat Edaran Bank Indonesia Nomor 4/24 UPPK/PK tanggal 16 Maret 1972. Selain benda bergerak, maka benda yang dapat diterima sebagai barang Gadai adalah benda bergerak tidak bertubuh sebagaimana diatur Pasal 1152, Pasal 1152 bis, dan Pasal 1153 KUH Perdata, yaitu: tagihan/piutang, surat-surat atas unjuk (aan toonder) dan atas bawa (aan order), 72

Menurut H. R. Daeng Naja, syarat-syarat terjadinya Gadai meliputi:

a. Harus lebih dulu ada perjanjian utang piutang sebagai perjanjian pokok.

b. Harus ada perjanjian Gadai sebagai perjanjian ikutan atau perjanjian accessoir c. Harus ada penyerahan barang yang akan digadaikan sebagai jaminan hutang

d. Barang Gadai hanya berpindah kekuasaan, bukan berpindah kepemilikan, dan

debitor kepada kreditor.

e. Barang Gadai dapat berada di bawah kekuasaan pihak ketiga atas persetujuan debitor dan kreditor.

f. Barang Gadai tidak boleh di bawah kekuasaan debitor (pemberi Gadai).73 Menurut Oey Hoey Tiong, ada empat unsur pokok dalam Gadai, yaitu:

a. Gadai lahir karena adanya penyerahan kekuasaan atas barang gadai dari pihak

debitur (Pemberi Gadai) kepada kreditur (Pemegang Gadai). b. Penyerahan kekuasaan itu dapat dilakukan oleh debitur (Pemberi Gadai) atau oleh

orang lain atas nama debitur.

c. Barang yang menjadi objek gadai atau barang gadai hanyalah barang bergerak d. Kreditur (Pemegang Gadai) berhak untuk mengambil pelunasan dari barang gada lebih dahulu daripada kreditur lainnya.”

Abdul K. Salman dkk, 2005, Op. Grt, him 33 HR Daeng Nasa, Hukum Kredit dan Bank Garansi (The Bankers Hand Book)

Aditya Bakt, 2005), Cetakan 1, him 269-270 bid, tm 271-272

(Bandung: Dey Hoey Trung, Fidusia Sebagai laminan Unsur-Unsur Penkatan Uakarta, Penerbit Ghalia Indonesia, 1984 Cetakan 1

Jaminan Fidusia

idusia berasal dari kata fides yang berarti “kepercayaan Hubungan hukum an tara debitor (Pemberi Fidusia) dengan kreditor (Penerima Fidusia) merupakan suatu hubungan hukum yang berdasarkan kepercayaan. Pemberi Fidusia percaya bahwa editor mau mengembalikan hak milik yang telah diserahkan kepadanya setelah debi or melunasi hutangnya. Kreditor juga percaya bahwa debitor tidak akan menyalahgu akan barang jaminan yang berada dalam kekuasaannya dan mau memelihara barang ersebut selaku “bapak rumah yang baik.

Menurut Prof. R. Subekti, SH, Fiducia dapat diartikan “pemindahan milik secara keper cayaan atau fiduciaire eigendomsoverdracht atau sering disingkat F.E.O. Perkataan “Fiduciair” yang berarti “secara kepercayaan” ditujukan kepada kepercayaan yang diberikan secara timbal-balik oleh satu pihak kepada yang lain, bahwa apa yang “ke bar ditampakkan sebagai pemindahan milik”, sebenarnya (ke alam) hanya suatu “ja man” atas suatu hutang Jaminan Fidusia mula-mula ditujukan kepada jaminan yang berupa barang bergerak, namun lama-kelamaan juga sudah dipakai terhadap benda tetap. Untuk barang-barang tetap yang tidak bisa diberikan dalam Hipotek, maka Prof. Dr Sri Soedewi Maschun Sofwan, S.H., dalam disertasinya menganjurkan pemakaian lembaga Fidusia,

AP

Pada umumnya yang dapat menjadi objek Jaminan Fidusia adalah benda-benda be gerak, baik yang sudah ada maupun yang akan ada. Barang-barang bergerak yang dapat digunakan sebagai Jaminan Fidusia misalnya: perkakas rumah tangga (mebel radio, lemari es, mesin jahit), kendaraan bermotor (sepeda motor, mobil, truk), alat. alat pertanian, alat-alat inventaris perusahaan, timbunan tembakau dalam barang-barang persediaan dalam perusahaan, barang-barang persediaan di toko toko, dan barang-barang persediaan pada pengecer.” gudang

Barang yang masih akan ada yang dapat menjadi objek Jaminan Fidusia adalah ba rang yang pada saat terjadinya fidusia masih belum ada, akan tetapi barang tersebut akan diperoleh kemudian. Fidusia atas barang-barang yang masih akan ada, sering dipakai sebagai jaminan atas kredit dalam rekening yang berjalan, atau digunakan un tuk membiayai barang-barang persediaan perdagangan dan tagihan-tagihan. Debitor yang belum menjadi pemilik benda-benda tersebut, pada saat membuat akta Jaminan Fidusia harus menyatakan bahwa benda-benda yang telah ada dan yang akan diper olehnya akan ditambahkan sebagai jaminan atas utangnya.78

Jaminan Fidusia diatur UU No. 42/1999 Tentang Jaminan Fidusia. Fidusia merupakan pengembangan dari lembaga Gadai, oleh karena itu yang menjadi objek jaminan nya yaitu barang bergerak, baik yang berwujud maupun tidak berwujud, dan barang tidak bergerak khususnya bangunan yang tidak dapat dibebani Hak Tanggungan Objek jaminan Fidusia berupa barang tidak bergerak yang tidak dapat dibebani Hak Tanggungan contohnya adalah unit rumah susun yang dibangun di atas barang milik negara/daerah berupa tanah atau tanah wakaf dengan cara sewa.

Berdasarkan ketentuan umum Pasal 1 angka 1 UU No. 42/1999, Fidusia adalah peng alihan hak kepemilikan suatu benda atas dasar kepercayaan dengan ketentuan bahwa benda yang hak kepemilikannya dialihkan tersebut tetap dalam penguasaan pemi lik benda. Jaminan Fidusia juga merupakan perjanjian ikutan dari perjanjian pokok yang menimbulkan kewajiban bagi para pihak untuk memenuhi suatu prestasi. Dalam pelaksanaannya, pembebanan benda dengan Jaminan Fidusia harus dibuat dengan akta notaris dan dikenal dengan Akta Jaminan Fidusia.79

Barang-barang yang diserahkan sebagai jaminan dalam Fidusia adalah barang-barang yang secara ekonomi dapat menunjang kelancaran jalannya usaha, misalnya: kenda raan bermotor, stok barang dagangan, inventaris, dan sebagainya. Hal ini tidak mem buat kegiatan usaha menjadi terhambat karena penyerahan barang jaminan dalam

Sn Soedewi Masjchun Sofwan. Beberapa Masalah Pelaksanaan Lembaga Jaminan Khususnya Fiducia di Dam Praktek dan Pelaksanaannya di Indonesia, (Yogyakarta: Fakultas Hukum Universitas Gadjah Mada, 1977)

E

sa dilakukan secara constitum possessorium, artinya barang yang diserahkan se pagar jaminan kredit tetap berada dalam kekuasaan debitor, namun karena hak milik a sudah diserahkan kepada kreditor maka penggunaan barang jaminan oleh debitor Ma berstatus pinjam-pakai

Gambar 9.8 Stok Barang Dagangan-contoh objek Hak Fidusia (dictic.com)

Menurut H. R. Daeng Naja, syarat-syarat terjadinya Fidusia meliputi:

à Harus ada lebih dulu Perjanjian Utang Piutang sebagai perjanjian pokok.

b Harus ada Perjanjian Fidusia sebagai perjanjian ikutan (accessoir).

Harus ada Perjanjian Konsensuil, artinya debitor meminjam sejumlah uang dan berjanji akan menyerahkan hak miliknya secara Fidusia sebagai jaminan kepada kreditor

d Harus ada Perjanjian Kebendaan secara constitutum possessorium, artinya barang

jaminan tetap berada dalam kekuasaan debitor.

E Harus ada Perjanjian Pinjam Pakai.

Sebelum berlaku UU No. 42/1999 tentang Jaminan Fidusia, pada umumnya benda ang menjadi objek Jaminan Fidusia adalah benda bergerak yang terdiri atas ben a dalam persediaan (inventory), barang dagangan, piutang, peralatan mesin, dan kendaraan bermotor. Setelah berlakunya UU No. 42/1999, pengertian objek Jaminan

Daeng Naja, Op.Cit., 2005, hlm 278.

Fidusia menjadi lebih luas, yaitu meliputi benda yang berwujud maupun benda t

berwujud, dan benda tidak bergerak yang tidak dapat dibebani Hak Tanggungan.

tidak

Menurut Munir Fuady, pemberian Fidusia melalui suatu proses yang dikenal dengan istilah constitutum possessorium, yang terdiri atas tiga fase yaitu: a. Fase Perjanjian Obligatoir. Perjanjian Obligatoir dapat berupa perjanjian pinjam uang dengan Jaminan Fidusia antara Pemberi Fidusia (debitor) dengan

Penerima

Fidusia (kreditor). b. Fase Perjanjian Kebendaan. Perjanjian Kebendaan berupa penyerahan hak milik dari debitor kepada kreditor yang dilakukan secara constitutum possessorium atau penyerahan hak milik tanpa menyerahkan fisik benda.

C Fase Perjanjian Pinjam Pakai. Dalam fase ini dilakukan perjanjian pinjam paka dimana benda yang menjadi objek Fidusia yang hak miliknya telah berpindah ke pada kreditor dapat dipinjampakaikan kepada debitor. Ini berarti setelah diikat dengan Jaminan Fidusia maka benda yang menjadi objek Fidusia secara fisik tetap dikuasai debitor,

Ketentuan mengenai benda yang dapat menjadi objek Jaminan Fidusia terdapat an tara lain dalam Pasal 1 Ayat (4), Pasal 9, Pasal 10, dan Pasal 20 UU Nomor 42/1999 ten tang Jaminan Fidusia. Benda-benda yang dapat menjadi objek Jaminan Fidusia adalah a. Benda tersebut harus dapat dimiliki dan dialihkan secara hukum,

b Benda berwujud,

c. Benda tidak berwujud, termasuk piutang..

d. Benda bergerak,

e. Benda tidak bergerak yang tidak dapat diikat dengan Hak Tanggungan,

f. Benda tidak bergerak yang tidak dapat diikat dengan Hipotek, g. Benda yang sudah ada, maupun benda yang akan diperoleh kemudian,

h. Satu satuan benda, atau satu jenis benda,

i. Lebih dari satu satuan benda, atau lebih dari satu jenis benda, J. Hasil dari benda yang telah menjadi objek Jaminan Fidusia,

k. Hasil klaim asuransi dari benda yang menjadi objek Jaminan Fidusia, Benda persediaan (inventory, stok perdagangan).83

Ibid., hlm 279-280 dan 282-283.

Abdul R. Saliman dkk, Op. Git, 2005, hlm 37

Munir Fuady, Jaminan Fidusia (Bandung. PT Citra Aditya Bakti, 2000), Cetakan

Menurut Munir Fuady, Jaminan Fidusia mengandung beberapa prinsip berikut a Bahwa secara riil, pemegang Fidusia hanya berfungsi sebagai pemegang jaminan, bukan sebagai pemilik yang sebenarnya,

Hak pemegang Fidusia untuk mengeksekusi barang jaminan baru ada jika ada wanprestasi dari pihak debitor,

Apabila utang sudah dilunasi, maka objek Jarninan Fidusia mesti dikembalikan kepada pihak pemberi Fidusia, d Jika hasil penjualan (eksekusi) barang Fidusia melebihi jumlah utang, maka sisa

hasil penjualan harus dikembalikan kepada pemberi Fidusia.”

Menurut Mariam Darus Badrulzaman, pemilik hak Fidusia mempunyai hak melakukan parate eksekusi yaitu hak menagih piutangnya dari hasil penjualan objek jaminan tan pa titel eksekutorial. Pemilik hak Fidusia juga mempunyai hak preferen, sehingga jika pemberi Jaminan Fidusia pailit, maka benda Fidusia tidak jatuh ke dalam boedel pailit, dan pemilik hak Fidusia yang berstatus sebagai kreditor separatis berhak menjual ben da Fidusia untuk pelunasan piutangnya.”

E. Jaminan Resi Gudang

esi Gudang adalah dokumen bukti kepemilikan atas barang yang disimpan di Gudang yang diterbitkan oleh Pengelola Gudang. Penggunaan dokumen Resi Resi Gudang. Hak Jaminan Atas Resi Gudang adalah hak jaminan yang dibebankan pada Resi Gudang untuk pelunasan utang, yang memberikan kedudukan untuk diuta makan bagi Penerima Hak Jaminan terhadap kreditor lain (Pasal 1 angka 9).

Perjanjian Hak Jaminan merupakan perjanjian ikutan (accessoir) dari suatu perjanjian utang-piutang yang menjadi perjanjian pokok (Pasal 12 Ayat 1). Setiap Resi Gudang yang diterbitkan hanya dapat dibebani satu jaminan utang (Pasal 12 Ayat 2). Resi Gudang sebagai dokumen kepemilikan dapat dijadikan jaminan utang sepenuhnya tanpa dipersyaratkan adanya agunan lainnya (Pasal 4 Ayat 2).56

Resi Gudang telah dimasukkan sebagai salah satu agunan kredit bank berdasarkan Peraturan Bank Indonesia Nomor 9/6/PBI/2007. Pengembangan sistem jaminan Resi Gudang berdasarkan UU No. 9/2006 dan PBI 9/2007 terutama diarahkan untuk Abdul R.

Manam Darus Badrulzaman, Bab-Bab Tentang Creditverband, Gadai & Fidusia (Bandung Penerbit PT Alumni, Saliman, dkk, Op. Cit., 2005, hlm 36. w Hariyani dan R. Serfianto D. P, Resi Gudang: Sebagai Jaminan Kredit dan Alat Perdagangan (Jakarta 1991), Cetakan 4, hlm 98. Penerbit Sinar Grafika, 2010), Cetakan 1, hlm 9-10.

membantu para petani, pekebun, dan nelayan yang selama ini sering mengalami ke sulitan keuangan pada saat panen raya.

A GUDANG KOMODITI SISTEM RESI GUDANG KABUPATEN KUNINGAN

& aty me

Gambar 9.9 Gudang Terakreditasi di Kuningan, Jawa Barat (jamkrindo.co.id)

Dengan adanya sistem Resi Gudang, petani-pekebun-nelayan tidak perlu terburu-buru menjual hasil panen kepada karena mereka dapat menyimpan hasil panen di Gudang Terakreditasi. Pengelola Gudang Terakreditasi memberikan dokumen bernama Res Gudang, yang dapat digunakan oleh petani-pekebun-nelayan sebagai agunan untuk mendapatkan kredit modal usaha. Kelak, jika harga hasil panen telah membaik, mere ka dapat menjual dengan harga tinggi dan melunasi kredit bank.

Dokumen Resi Gudang, selain dapat dijadikan sebagai agunan kredit, juga dapat digu nakan sebagai alat perdagangan. Dengan adanya dokumen Resi Gudang, petani-peke bun-nelayan dapat lebih mudah memperdagangkan hasil panennya. Mereka cukup membawa dokumen Resi Gudang sebagai bukti kepemilikan barang, sehingga mereka tidak perlu lagi membawa barangnya ke sana ke mari dan tidak perlu khawatir ba rangnya rusak, susut, ataupun hilang di perjalanan.

$10 LIBERTY DOLLAR $10 R WAREHOUSE RECEIPT

TERMS

ONE HALF OUNCE

SILVER 999 FINE

FONE D

E MECHIT IS FOR AN FOR HALE (1/2) (ROT (WARTHOUS IS HEREBY AGECCO BY THE SCARES THAT THIS UNDIVIDIO INTEREST OF ON THAT REDEMPTION IS RESTRICTED TO COMAN AECLIPTS ON COMBINED THAL THE SEVEE AND RESERVES SO THAT WH HOUSE RECEIPT AT THE WAREHOUSE OFED NECTA SHALL EXPRESS FINWID SUFFENDERED WITHIN TWENTY 201 STARS FROM DATE OF SEU THE UND WAREHOUSE OFFICIAL THEFT STORAGE AND INCONCEAL IS INSURITY AGAINST THE AND DAIL OF SUE. THEREAFTER, STORAGE AND NUANCE PICINI (IS YEAR OF THE PAUSE YOU ONCE HAS ARE OND ATED AT THE TIME OF SURRENDER ADDITIONAL FERS LIMITEDING AND HANDLING MAT INCURKED UPON SURAEFIDER OF THIS WAR MAY 17 2006

BATE

WAREHOUSE OFFICIAL

NEGOTIABLE

Gambar 9.10 Contoh Resi Gudang/Warehouse Receipt (kinoroom.club)

Hak Kreditor Separatis pada Resi Gudang diatur dalam UU No. 9/2006, Pasal 16 Ayat (1) sampai (3). Pasal 16 Ayat (1) menyatakan apabila Pemberi Hak Jaminan cedera janji, Penerima Hak Jaminan mempunyai hak untuk menjual objek jaminan atas kekuasaan sendiri melalui lelang umum atau penjualan langsung. Penjelasan Pasal 16 Ayat (1) me nyatakan ketentuan ini dimaksudkan bahwa Penerima Hak Jaminan mempunyai hak eksekusi melalui lelang umum atau penjualan langsung tanpa memerlukan penetapan pengadilan. Mekanisme eksekusi objek jaminan tanpa penetapan Pengadilan Negeri semacam ini lazim dinamakan Parate Executie 87

Pasal 16 Ayat (2) UU No. 9/2006 menyatakan Penerima Hak Jaminan memiliki hak untuk mengambil pelunasan piutangnya atas hasil penjualan setelah dikurangi biaya penjualan dan biaya pengelolaan. Yang dimaksud biaya pengelolaan, antara lain, me puti biaya penyimpanan dan biaya asuransi.

Pasal 16 Ayat (3) menyatakan penjualan objek jaminan hanya dapat dilakukan atas sepengetahuan” Pemberi Hak Jaminan. Sebelum melakukan eksekusi objek ja minan, Penerima Hak Jaminan harus memberitahukan secara tertulis kepada Pemberi Hak Jaminan, Kreditor tidak wajib meminta persetujuan debitor jika kreditor hendak mengeksekusi objek Jaminan Resi Gudang manakala debitor terbukti wanprestasi.

bid, him 26.

perspektif

Perbedaan dan persamaan Jaminan Resi Gudang, Gadai, dan Fidusia dalam p

Hukum Jaminan secara ringkas dapat disimpulkan sebagai berikut:

a. Gadai adalah jaminan atas benda bergerak yang penguasaan objek jaminannya tetap berada di tangan kreditor (pemegang hak Gadai). b. Fidusia adalah jaminan atas benda bergerak dan benda tidak bergerak dak dapat diikat dengan Hak Tanggungan, dimana penguasaan objek jaminannya yang

tetap berada di tangan debitor (pemberi hak Fidusia) dalam status hak pakai. c. Resi Gudang adalah jaminan atas benda bergerak, khususnya barang hasil panen pertanian/perkebunan/perikanan, dimana penguasaan objek jaminannya berada di tangan pihak ketiga yaitu Pengelola Gudang Terakreditasi dan objek jaminannya disimpan di dalam Gudang Terakreditasi.

d. Perjanjian Jaminan Gadai, Fidusia dan Resi Gudang perjanjian ikutan (ac. cessoir) dari suatu perjanjian utang-piutang sebagai perjanjian pokok. e. Perjanjian Jaminan Fidusia dan Resi Gudang harus dibuat berbentuk akta notaris,

adalah

sedangkan Perjanjian Jaminan Gadai tidak harus berbentuk akta notaris. f. Jenis barang bergerak yang dapat dijadikan objek Jaminan Gadai dan Fidusia le bih banyak macamnya, sedangkan barang bergerak yang dapat dijadikan objek Jaminan Resi Gudang bersifat terbatas yaitu hanya hasil pertanian/perkebunan perikanan seperti: gabah, beras, jagung, kopi, kakao, lada, karet, rumput laut.

g. Dokumen Resi Gudang lebih fleksibel karena dapat dialihkan, dipindahtangankan,

dan diperjualbelikan berkali-kali, serta dapat dijadikan agunan/jaminan kredit.

h. Dokumen Resi Gudang dapat dibuat menjadi bermacam-macam Produk Derivati Resi Gudang (seperti: Kontrak Berjangka Resi Gudang, Opsi Atas Resi Gudang. Indeks Atas Resi Gudang, Surat Berharga Diskonto Resi Gudang, dan Unit Res

Gudang) yang dapat diperjualbelikan di bursa berjangka dan/atau di luar bursa. i. Penerima Hak Jaminan Gadai, Fidusia, dan Resi Gudang, sama-sama memp nyai hak istimewa (privilege) untuk menjual objek jaminan atas kekuasaan sendir tanpa melalui fiat/penetapan Pengadilan manakala debitor terbukti cedera jan (wanprestasi). Dengan kata lain, pemegang hak Jaminan Gadai, Fidusia, dan Res Gudang, sama-sama mempunyai hak untuk melakukan Parate Executie.

J. Pemegang Hak Jaminan Gadai, Fidusia, dan Resi Gudang, dalam kasus kepailitan yang menimpa debitor, sama-sama berstatus sebagai Kreditor Separatis sehingga sama-sama berhak untuk didahulukan dalam penjualan objek jaminan.

F. Jaminan Repo Surat Berharga

Transaksi Repo (Repurchase Agreement) adalah transaksi penjualan instrumen surat berharga antara dua pihak yang diikuti dengan perjanjian untuk membeli kembali surat berharga tersebut pada tanggal yang telah ditentukan di kemu dan hari dengan harga tertentu yang telah disepakati. Repo juga berfungsi seperti pinjaman berjaminan (secured loan) dengan pihak pembeli akan memperoleh surat berharga sebagai jaminan atas sejumlah dana yang diserahkan kepada pihak penjual.

Transaksi Repo sudah jamak terjadi di pasar uang dan pasar modal. Di pasar uang, tran saks Repo terjadi antara bank dengan bank sentral (Bank Indonesia). Transaksi Repo pintas mirip dengan perjanjian jaminan Gadai di mana “barang yang dijaminkan” oleh Bank kepada Bl berwujud Surat Berharga. Dalam transaksi Repo, Bank bertindak seperti “nasabah Gadai”, sedangkan BI berperan seperti “Perusahaan Pegadaian”. kelak jika perjanjian Repo jatuh tempo, Bank wajib “menebus” (membeli kembali) Surat Berharga miliknya sebesar nilai nominal Repo ditambah kewajiban suku bunga Repo yang ditetapkan BI pada awal perjanjian.

Meskipun Transaksi Repo memiliki kemiripan dengan jaminan Gadai, namun kedua nya memiliki sejumlah perbedaaan. Objek yang diperjualbelikan dalam transaksi Repo berupa surat berharga atau efek, sedangkan objek jaminan Gadai pada umumnya berupa barang nyata yang bertubuh seperti mobil dan motor. Perjanjian pokok yang mendasari Repo adalah perjanjian jual-beli, sedangkan perjanjian pokok yang men dasari Gadai adalah perjanjian utang-piutang.

TASOILANI PERSADA PRAWIA TRABELLSTHRIDANG USAHA PERDAGANGAN UMUM Evroos

SERTIFIKAT SAHAM UMART

CERANA SA

Gambar 911 Contoh surat Sabam berbentuk warkat yang dapat dijaminkan via skema Gadai atau Repo Sabam (sigubab.com)

a memahan lebih medalam tentang transaksi di pasar uang silahkan membaca buku karya berjudul Pasar Uang dan Pasar Valas, PT Gramedia Pustaka Utama, Jakarta, 2013

Dalam transaksi Repo telah terjadi peristiwa jual-beli surat berharga dan telah terja perpindahan kepemilikan surat berharga yang disertai syarat surat berharga tersebut akan dibeli kembali oleh pihak penjual Repo. Di sisi lain, dalam Gadai yang terjadi ada lah perjanjian utang-piutang dengan jaminan Gadai, sehingga objek jaminan hanya dikuasai tetapi tidak dimiliki oleh kreditor (pegadaian). Kelak jika debitor wanprestas atau tidak mampu membayar utang saat jatuh tempo, maka perusahaan pegadai berhak melelang objek jaminan kepada umum via Parate executie.

Surat Berharga yang dapat direpokan oleh Bank ke Bank Indonesia adalah surat utang global (global bond) yang diterbitkan Pemerintah Indonesia atau Bank Indonesia se perti Sertifikat Bank Indonesia (SBI), SBI- Syariah, Surat Utang Negara (SUN), Surat Perbendaharaan Negara (SPN) dan Surat Berharga Syariah Negara (SBSN).

Dalam transaksi Repo, Bl menetapkan besaran tingkat suku bunga Repo (Repo Rate) yang harus dibayar Bank dalam rangka pelaksanaan transaksi Repo. Repo Rate ditetap kan BI sebesar Singapore Interbank Offered Rate (SIBOR) pada tanggal transaksi d tambah sejumlah margin. Jika transaksi Repo menggunakan mata uang dollar AS maka Repo Rate diukur berdasarkan tingkat suku bunga dolar AS. Pada saat tanggal jatuh tempo, Bank diwajibkan membayar Nilai Pembelian Kembali (NPK) sebesar nila nominal USD Repo ditambah nilai nominal Repo Rate.

Ada tiga macam jatuh tempo Transaksi Repo, yaitu: a. Overnight (jatuh tempo dalam satu hari),

b. Term (jatuh tempo dalam kurun waktu tertentu), dan

c Open Repo (tidak ditentukan jatuh temponya).

Transaksi Repo dilakukan melalui dua metode umum, yakni: 92

a. Classic Repo, semacam Gadai atau Collateralized Borrowing, dimana dalam Repo tersebut status kepemilikan surat berharga (efek) akan tetap berada pada pihak Penjual/Seller. Namun surat berharga (efek) tersebut tidak dapat ditransfer atau dijual kembali sebelum tanggal transaksi Repo tersebut jatuh tempo.

b. Sell/Buy Back Repo, transaksi yang melibatkan suatu transfer efek dan dana dima na kepemilikan efek tersebut juga berpindah ke pihak Pembeli/Buyer.

Dalam transaksi Sell/Buy Back Repo, terdapat dua kali proses pemindahbukuan Contoh: Broker A bertransaksi Repo jual dengan Bank B, maka pada tanggal penyele saian pertama (biasa disebut first leg) terjadi perpindahan efek dari Broker A ke Bank 8

September 2012

Dharma Setyadi, Transaksi Repo (Repurchase Agreement), www.wealthindonesia.com, diakses pada Diedit dari artikel Dharma Setyadi, “Transaksi Repo (Repurchase Agreement)”, www.wealthindonesia.com diakses pada 8 September 2012.

yang dikuti pula dengan perpindahan dana dari Bank B ke Broker A. Sedangkan pada tanggal penyelesaian kedua (biasa disebut second leg yang juga merupakan tuh tempo Repo), sejumlah instrumen efek yang sama akan berpindah dari Bank B e Broker A yang diikuti dengan perpindahan dana sesuai dengan kesepakatan dari Broker A ke Bank B. Pada umumnya, harga pada saat penebusan lebih tinggi diban angkan harga penjualan.

Transaksi Repo menggunakan dolar AS diatur dalam PBI Nomor 11/4/PBI/2009 tentang Transaksi USD Repurchase Agreement Bank kepada BI. Transaksi Repo Bank dengan Bl saat ini juga dapat dilakukan menggunakan mata uang China Yuan sebagaimana dia ur dalam PBI Nomor 12/6/PBI/2010 tentang Transaksi Repurchase Agreement Chinese Tuan Terhadap Surat Berharga Rupiah Bank Kepada Bl.

Transaksi Repo juga banyak dipraktikkan di Pasar Modal dan lembaga jasa keuangan lainnya (perbankan, asuransi, lembaga pembiayaan, dll.) Transaksi Repo merupakan sarana pendanaan yang aman di Pasar Modal dan telah berkembang secara luas di berbagai negara dengan mengacu pada Standar Perjanjian GMRA.

Otoritas Jasa Keuangan telah mengeluarkan Peraturan OJK Nomor 9/POJK.04/2015 tentang Pedoman Transaksi Repurchase Agreement bagi Lembaga Jasa Keuangan. Transaksi Repurchase Agreement atau Transaksi Repo adalah kontrak jual atau beli surat berharga (efek) dengan janji beli atau jual kembali pada waktu dan harga yang telah ditetapkan. OJK saat ini menetapkan Transaksi Repo di Indonesia harus mengacu pada Standar Perjanjian Global Master Repurchase Agreement (GMRA) yang diterbit kan oleh International Capital Market Association (ICMA).

Sebelum ada Peraturan OJK Nomor 9/POJK.04/2015, standarisasi Transaksi Repo men gacu pada Master Repurchase Agreement (MRA) oleh Perhimpunan Pedagang Surat Utang Negara (HIMDASUN) dan Mini Master Repurchase Agreement oleh pelaku in dustri Perbankan. Namun demikian, belum ada pengaturan komprehensif, terstandar dan spesifik tentang Transaksi Repo di Pasar Modal Indonesia.⁹3

Untuk memahami lebih mendalam perihal Pasar Modal Indonesia, baca buku karya Penulis berjudul Capital Market-Top Secret (Yogyakarta: Penerbit Andi, 2017).

NG.

G. Jaminan Hak Kekayaan Intelektual (HKI) erlindungan hukum HKI telah menjadi perhatian utama banyak negara maju sis HKI. Dari data ekspor Amerika Serikat tahun 1997, tampak industri berbasis Mereka berkepentingan melindungi hasil ekspor produk industri kreatif berba Hak Cipta telah berhasil menduduki peringkat pertama, mengalahkan ekspor produk kimia, otomotif, pertanian, peralatan dan komponen elektronik, manufaktur pesawat udara, komputer, dan lain-lain. Berdasarkan data tersebut maka wajar jika Amerika Serikat termasuk negara yang paling gencar mendorong perlindungan HKI di dunia.

Banyak negara di dunia kini mulai menyadari peran penting pengembangan industri kreatif berbasis HKI karena:

a industri kreatif tidak bergantung kepada sumber daya alam,

b. industri kreatif bersifat terbarukan,

Cindustri kreatif dapat menjadi sumber devisa utama,

d. industri kreatif dapat memberi nilai tambah terhadap produk barang dan jasa, e. industri kreatif dapat mengangkat citra dan harga diri bangsa,

f. industri kreatif tergolong industri yang bersih karena tidak mengotori lingkungan, g. industri kreatif mampu menyerap banyak tenaga kerja,

h. industri kreatif dapat mendorong semangat kreativitas anak bangsa, dan industri kreatif dapat digunakan untuk menanamkan nilai-nilai moral bangsa.

Guna mengantisipasi perkembangan ekonomi kreatif, diperlukan terobosan hukum menjadikan objek HKI sebagai jaminan kredit, sehingga para Pemilik HKI dapat sema kin mudah mengakses kredit untuk memajukan usahanya. Industri kreatif di Indonesia sejak era Reformasi mulai berkembang pesat dan berhasil memakmurkan para pelakunya hingga menjadi orang-orang kaya baru di Indonesia dengan aset miliaran hingga triliunan rupiah. Beberapa perusahaan rintisan (start-up) bahkan sudah berhasil menembus angka valuasi hingga 1 miliar dolar AS (setara Rp13,5 triliun) seperti yang berhasil diraih Go-jek, Traveloka, Tokopedia, dan Bukalapak.

Novel dan film tetralogi Laskar Pelangi mampu menghasilkan royalti besar bagi pe

ciptanya (Andrea Hirata) hingga miliaran rupiah. Begitu pula dalam industri hiburan

di tanah air (musik, film, televisi), semakin jamak dijumpai “orang-orang kaya baru”

dengan aset puluhan miliar rupiah berkat karya kreatifnya. Lukisan karya pelukis muda

I Nyoman Masriadi berjudul The Man from Bantul-Final Round bahkan mampu terjual hingga Rp10 Miliar di Hong Kong pada tahun 2008. Ignatius Haryanto, Penghisapan Rehim HAKI Yogyakarta debt-Watch Indonesia dan Kreasi Wacana, 2002) him 22-23

ヨー

at

yang terdin atas Hak Cipta, Paten, Merek, Desain Industri, Desain Tata Letak Sirkuit padu (DTLST), Rahasia Dagang, dan Perlindungan Varietas Tanaman (PVT) tergolong enda-benda bergerak yang sejatinya dapat dijadikan jaminan utang melalui skema Gadai dan Fidusia. HKI yang berwujud nyata (material) dan bersifat benda (tangi ay dapat diikat dengan jaminan Gadai dan Fidusia. Sedangkan HKI yang berwujud nyata (immaterial) dan bersifat tak-benda (intangible) hanya dapat diikat dengan mnan Fidusia. Hingga saat ini, baru Hak Cipta dan Paten yang sudah dilegalkan se agai objek jaminan utang berdasarkan undang-undang

K, khususnya Hak Cipta, kini telah dapat dijadikan jaminan utang. Dalam Pasal 16 ayat 3 dan 4 UU No. 28/2014 dinyatakan Hak Cipta dapat dijadikan sebagai objek Jaminan idusia sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan. Berdasarkan aturan sebut maka objek Hak Cipta saat ini sudah dapat dijadikan jaminan utang melalui ema Fidusia sesuai UU No. 42/1999 tentang Jaminan Fidusia,

ketentuan Pasal 16 No. 28/2014 tersebut masih perlu direvisi sebab Hak Cipta erbentuk lukisan atau patung sebenarnya juga bisa dijadikan jaminan utang melalui kema Gadai. Permanfaatan Hak Cipta sebagai jaminan kredit bank masih terkendala arena harus menunggu revisi Peraturan Bank Indonesia tentang agunan kredit.

berbentuk Paten saat ini juga bisa dijadikan jaminan utang melalui skema Fidusia sesuai Pasal 108 UU No. 13/2016 tentang Paten. Paten adalah jenis barang berge ak yang berwujud tak-nyata (immaterial) dan tak-benda (intangible) sehingga Paten hanya bisa dijadikan objek jaminan Fidusia. Paten dan Paten Sederhana yang berupa Paten-Produk maupun Paten-Proses tidak bisa dijadikan objek jaminan Gadai sebab eduanya bukan tergolong barang nyata (material) dan bukan bersifat benda (tangi ble Namun implementasi Paten sebagai objek jaminan Fidusia juga masih terkendala tarena belum ada revisi Peraturan Bank Indonesia tentang agunan kredit.

Leave a Reply

Your email address will not be published.

error: Content is protected !!