Category Archives: Hukum Perusahaan

Tanggung Jawab Sekutu CV Yang Pailit

notarisdanppat.com – Dalam CV dikenal adanya sekutu aktif dan sekutu pasif. Dalam CV si A adalah seorang dierktur yang kesehariannya melakukan transaksi dan kesepakatan dengan pihak ketiga.Ketika memperoleh suatu proyek tertentu ia akan mengajak beberapa anggota CV untuk menjalankan proyek tersebut dengan terlebih dahulu mengajak anggota untuk melakukan iuran sebagai modal awal menjalankan proyek. Selain… Read More »

Ketentuan Pengembalian Setoran Pokok Dalam UU Koperasi

notarisdanppat.com – Salah satu syarat mutlak keanggotaan seseorang dalam koperasi adalah bahwa ia harus menyetorkan sejumlah sejumlah uang, yang wajib dibayar oleh seseorang atau badan hukum Koperasi pada saat yang bersangkutan mengajukan permohonan keanggotaan pada suatu Koperasi atau yang sekarang disebut dengan istilah setoran pokok.[1] Dalam Pasal 67 Undang-Undang No.17 Tahun 2012 tentang Perkoperasian diatur… Read More »

Status Badan Hukum Bagi LSM

notarisdanppat.com – Apa itu LSM ? Dapatkah LSM berbadan Hukum ? Peraturan Apa saja di Indonesia yang menjadi dasar hukum dari LSM ? Organisasi yang terjemahan harfiahnya adalah Organisasi non pemerintah (disingkat ornop atau ONP atau yang dalam Bahasa Inggris disebut non-govermental organization merupakan sebuah organisasi yang didirikan oleh perorangan ataupun sekelompok orang, biasanya secara… Read More »

Pentingnya Memahami Maksud dan Tujuan Yayasan Dalam Akta Yayasan

notarisdanppat.com – Dalam Akta Yayasan selalu disebutkan terkait dengan maksud dan tujuan dari Yayasan bersagkutan, seperti contoh berikut: Sebuah kasus terjadi di sekitar desa saya, saat pihak Pengawasan mendatangi Yayasan, mendata setiap jenis kegiatan yang dilakukan oleh Yayasan dan melihat isi dari akta Yayasan, kemudian Pengawas tersebut melihat adanya bidang Usaha yang tidak sesuai denga… Read More »

Beda PKS (Perjanjian Kerjasama) dengan MoU (Memorandum Of Understanding)

notarisdanppat.com – Seringsekali di masyarakat kita mendengar istilah MoU dan Perjanjian Kerjasama (PKS), sebenarnya apa beda antara MoU dan PKS, dan bagaimana kekuatan hukum mengikat dari masing-masing ? MoU (memorandum of Understanding) menurut pengertian beberapa ahli hukum antara lain: Menurut Munir Fuady Memorandum Of Understanding adalah “Perjanjian Pendahuluan dalam arti nantinya akan diikuti dan dijabarkan dalam perjanjian… Read More »

Daftar Perseroan Terbatas Dalam Hukum Indonesia

Daftar Perseroan Terbatas Dalam Hukum Indonesia |  Data yang dimuat dalam daftar perseroan, Pasal 29 ayat (1) menegaskan, daftar perseroan diselenggarakan oleh Menteri. Perlua diingat penegasan ketentuan pasal 29 ayat (5), bahwa daftar perseroan terbuka untuk umum. Siapa saja dapat melihatnya di Dephumham, tidak terbatas hanya pada orang tertentu saja. Ketentuan ini bersifat hukum dan… Read More »

Dasar Hukum Untuk Perseroan Terbatas Yang ada Di Indonesia

Dasar Hukum Untuk Perseroan Terbatas Yang ada Di Indonesia |  Dasar hukum pembentukan suatu perseroan terbatas (PT) adalah sebagai berikut : Undang-undang no.40 tahun 2007 tentang perseroan terbatas Undang-undang no.8 tahun 1997 tentang dokumen perusahaan Undang-undang no.8 tahun 1995 tentang pasar modal berkaitan dengan pembentukan PT Terbuka Peraturan pemerintah no. 26 tahun 1998 tentang pemakaian… Read More »

Jenis Perseroan Terbatas Menurut Hukum Indonesia

Jenis Perseroan Terbatas Menurut HukumIndonesia  |  Jenis Perseroan Terbatas Mengenai klasifikasi perseroan diatur dalam UUPT 2007, tersurat dan tersirat dalam pasal 1 angka 6 dan pasal 1 angka 7. Perseroan Terbatas Perseroan pada dasarnya adalah badan hukum yang memenuhi syarat ketentuan pasal 1 angka 1 UUPT 2007. Dia merupakan persekutuan modal yang terbagi dalam saham.… Read More »

Pihak Pihak Terkait dalam Hukum Tenaga Kerja

Pihak Pihak Terkait dalam Hukum Tenaga Kerja | Berdasarkan seminar hubungan perburuhan pancasilapada tahun 1974, istilah buruh direkomendasikan untuk diganti dengan istilah pekerja dengan alasan : Kata buruh berkonotasi sekelompok tenaga kerja dari golongan bawah yang mengandalkan otot, sedangkan pekerja administrasi tidak mau disebut buruh. Dipengaruhi paham marxisme, buruh dianggap sebagai suatu kelas yang selalu… Read More »

Prinsip Kerja Hukum Ketenagakerjaan Di Indonesia

Prinsip Kerja Hukum Ketenagakerjaan Di Indonesia | Istilah atau Pengertian Hukum Tenaga Kerja Penggantian istilah buruh dengan istilah pekerja, memberi konsekuensi bahwa hukum perburuhan tidak sesuai lagi. perburuhan berasal dari kata “buruh” yang secara etimologi dapat diartikan keadaan memburuh , yaitu keadaan dimana seorang buruh bekerja pada orang lain (pengusaha). Ketenagakerjaan menurut depnakertrans berasal dari… Read More »