notarisdanppat.com – Dalam RUPS, selaku Pemegang saham minoritas missal 2% , dan lainya dalam RUPS memilik saham 10% ke atas, dalam menyampaikan usul di RUPS seringkali pemegang saham minoritas pendapatnya diabaikan karena jelas kalah suara dengan pemegang saham mayortitas ? Bagaimana pengaturan hukum terkait hak pemegang saham minoritas tersebut ? Dalam hal ini sebenarnya tidak…
Batasan Kuorum RUPS
notarisdanppat.com – Dalam suatu media sosial pernah membaca kuorum diperbolehkan kurang dari 2/3 pemegang saham dan keputusan dianggap sah. Apakah hal itu sesuai dengan UUPT ? Berkaitan dengan kuorum RUPS ini sebagaimana di atur dalam UU No.4 Tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas terdapat beberapa pengaturan yang bebeda. Adapun pengaturan tersebut adalah sebagai berikut : RUPS…
Tahap Pelaksanaan RUPS
notarisdanppat.com – Di Medsos, di Iklan dan Koran-korang kita sering mendengat atau membaca Info mengenai diadakannya RUPS pada suatu Perseroan tertentu. Sebenarnya bagaimana tahapan-tahapan dari pelaksanaan RUPS menurut Undang-Undang ? Pengaturan mengenai Tahap Pelaksanaan RUPS ini terdapat dalam Pasal 79 sebagaiman dijelaskan berikut ini: Adapun mengenai mekanismenya diuraikan dalam ketentuan Pasal 79 sebagai berikut: Direksi…
Pengertian RUT (Rapat Umum Tahunan) Dalam RUPS
notarisdanppat.com – Apa yang dimaksud RUT dalam RUPS ? Bagaimana mekanismenya ? Hal apa saja yang dibicarakan ? Sebelum membahas Pengertian dari RUT. Alangkah baiknya dipahami terlebih dahulu mengenai RUPS, apa itu RUPS ? Rapat Umum Pemegang Saham (“RUPS”) menurut Pasal 1 angka 4 Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas (“UUPT”) adalah Organ…
Tanggung Jawab Sekutu CV Yang Pailit
notarisdanppat.com – Dalam CV dikenal adanya sekutu aktif dan sekutu pasif. Dalam CV si A adalah seorang dierktur yang kesehariannya melakukan transaksi dan kesepakatan dengan pihak ketiga.Ketika memperoleh suatu proyek tertentu ia akan mengajak beberapa anggota CV untuk menjalankan proyek tersebut dengan terlebih dahulu mengajak anggota untuk melakukan iuran sebagai modal awal menjalankan proyek. Selain…
Ketentuan Pengembalian Setoran Pokok Dalam UU Koperasi
notarisdanppat.com – Salah satu syarat mutlak keanggotaan seseorang dalam koperasi adalah bahwa ia harus menyetorkan sejumlah sejumlah uang, yang wajib dibayar oleh seseorang atau badan hukum Koperasi pada saat yang bersangkutan mengajukan permohonan keanggotaan pada suatu Koperasi atau yang sekarang disebut dengan istilah setoran pokok.[1] Dalam Pasal 67 Undang-Undang No.17 Tahun 2012 tentang Perkoperasian diatur…
Status Badan Hukum Bagi LSM
notarisdanppat.com – Apa itu LSM ? Dapatkah LSM berbadan Hukum ? Peraturan Apa saja di Indonesia yang menjadi dasar hukum dari LSM ? Organisasi yang terjemahan harfiahnya adalah Organisasi non pemerintah (disingkat ornop atau ONP atau yang dalam Bahasa Inggris disebut non-govermental organization merupakan sebuah organisasi yang didirikan oleh perorangan ataupun sekelompok orang, biasanya secara…
Pentingnya Memahami Maksud dan Tujuan Yayasan Dalam Akta Yayasan
notarisdanppat.com – Dalam Akta Yayasan selalu disebutkan terkait dengan maksud dan tujuan dari Yayasan bersagkutan, seperti contoh berikut: Sebuah kasus terjadi di sekitar desa saya, saat pihak Pengawasan mendatangi Yayasan, mendata setiap jenis kegiatan yang dilakukan oleh Yayasan dan melihat isi dari akta Yayasan, kemudian Pengawas tersebut melihat adanya bidang Usaha yang tidak sesuai denga…
Beda PKS (Perjanjian Kerjasama) dengan MoU (Memorandum Of Understanding)
notarisdanppat.com – Seringsekali di masyarakat kita mendengar istilah MoU dan Perjanjian Kerjasama (PKS), sebenarnya apa beda antara MoU dan PKS, dan bagaimana kekuatan hukum mengikat dari masing-masing ? MoU (memorandum of Understanding) menurut pengertian beberapa ahli hukum antara lain: Menurut Munir Fuady Memorandum Of Understanding adalah “Perjanjian Pendahuluan dalam arti nantinya akan diikuti dan dijabarkan dalam perjanjian…
Prosedur Pengajuan Permohonan Kontrak Karya atau PKP2B
notarisdanppat.com – Berkaitan dengan kontrak Karya (KK) terdapat Prosedur-Prosedur baku yang harus dilakukan oleh Investor Asing untuk memperoleh kontrak karya. Prosedur-prosedur tersebut secara rinci akan dijelaskan dalam pembahasan berikut: Ada beberapa pihak yang dapat dimintai perizinan terkait dengan Kontrak Karya ini, yakni melalui Direktur Jenderal, melalui Gubernur, melalui bupati/walikota. Masing-masing pihak tersebut memiliki alur perizinan…