notarisdanppat.com – Dalam RUPS, selaku Pemegang saham minoritas missal 2% , dan lainya dalam RUPS memilik saham 10% ke atas, dalam menyampaikan usul di RUPS seringkali pemegang saham minoritas pendapatnya diabaikan karena jelas kalah suara dengan pemegang saham mayortitas ? Bagaimana pengaturan hukum terkait hak pemegang saham minoritas tersebut ? Dalam hal ini sebenarnya tidak… Read More »
notarisdanppat.com – Dalam suatu media sosial pernah membaca kuorum diperbolehkan kurang dari 2/3 pemegang saham dan keputusan dianggap sah. Apakah hal itu sesuai dengan UUPT ? Berkaitan dengan kuorum RUPS ini sebagaimana di atur dalam UU No.4 Tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas terdapat beberapa pengaturan yang bebeda. Adapun pengaturan tersebut adalah sebagai berikut : RUPS… Read More »
notarisdanppat.com – Di Medsos, di Iklan dan Koran-korang kita sering mendengat atau membaca Info mengenai diadakannya RUPS pada suatu Perseroan tertentu. Sebenarnya bagaimana tahapan-tahapan dari pelaksanaan RUPS menurut Undang-Undang ? Pengaturan mengenai Tahap Pelaksanaan RUPS ini terdapat dalam Pasal 79 sebagaiman dijelaskan berikut ini: Adapun mengenai mekanismenya diuraikan dalam ketentuan Pasal 79 sebagai berikut: Direksi… Read More »
notarisdanppat.com – Apa yang dimaksud RUT dalam RUPS ? Bagaimana mekanismenya ? Hal apa saja yang dibicarakan ? Sebelum membahas Pengertian dari RUT. Alangkah baiknya dipahami terlebih dahulu mengenai RUPS, apa itu RUPS ? Rapat Umum Pemegang Saham (“RUPS”) menurut Pasal 1 angka 4 Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas (“UUPT”) adalah Organ… Read More »
notarisdanppat.com – Dalam CV dikenal adanya sekutu aktif dan sekutu pasif. Dalam CV si A adalah seorang dierktur yang kesehariannya melakukan transaksi dan kesepakatan dengan pihak ketiga.Ketika memperoleh suatu proyek tertentu ia akan mengajak beberapa anggota CV untuk menjalankan proyek tersebut dengan terlebih dahulu mengajak anggota untuk melakukan iuran sebagai modal awal menjalankan proyek. Selain… Read More »
notarisdanppat.com – Salah satu syarat mutlak keanggotaan seseorang dalam koperasi adalah bahwa ia harus menyetorkan sejumlah sejumlah uang, yang wajib dibayar oleh seseorang atau badan hukum Koperasi pada saat yang bersangkutan mengajukan permohonan keanggotaan pada suatu Koperasi atau yang sekarang disebut dengan istilah setoran pokok.[1] Dalam Pasal 67 Undang-Undang No.17 Tahun 2012 tentang Perkoperasian diatur… Read More »
notarisdanppat.com – Apa itu LSM ? Dapatkah LSM berbadan Hukum ? Peraturan Apa saja di Indonesia yang menjadi dasar hukum dari LSM ? Organisasi yang terjemahan harfiahnya adalah Organisasi non pemerintah (disingkat ornop atau ONP atau yang dalam Bahasa Inggris disebut non-govermental organization merupakan sebuah organisasi yang didirikan oleh perorangan ataupun sekelompok orang, biasanya secara… Read More »
notarisdanppat.com – Dalam Akta Yayasan selalu disebutkan terkait dengan maksud dan tujuan dari Yayasan bersagkutan, seperti contoh berikut: Sebuah kasus terjadi di sekitar desa saya, saat pihak Pengawasan mendatangi Yayasan, mendata setiap jenis kegiatan yang dilakukan oleh Yayasan dan melihat isi dari akta Yayasan, kemudian Pengawas tersebut melihat adanya bidang Usaha yang tidak sesuai denga… Read More »
notarisdanppat.com – Seringsekali di masyarakat kita mendengar istilah MoU dan Perjanjian Kerjasama (PKS), sebenarnya apa beda antara MoU dan PKS, dan bagaimana kekuatan hukum mengikat dari masing-masing ? MoU (memorandum of Understanding) menurut pengertian beberapa ahli hukum antara lain: Menurut Munir Fuady Memorandum Of Understanding adalah “Perjanjian Pendahuluan dalam arti nantinya akan diikuti dan dijabarkan dalam perjanjian… Read More »
notarisdanppat.com – Berkaitan dengan kontrak Karya (KK) terdapat Prosedur-Prosedur baku yang harus dilakukan oleh Investor Asing untuk memperoleh kontrak karya. Prosedur-prosedur tersebut secara rinci akan dijelaskan dalam pembahasan berikut: Ada beberapa pihak yang dapat dimintai perizinan terkait dengan Kontrak Karya ini, yakni melalui Direktur Jenderal, melalui Gubernur, melalui bupati/walikota. Masing-masing pihak tersebut memiliki alur perizinan… Read More »
Dalam perjanjian atau khususnya dalam pernanaman modal, sangat mungkin terjadi sengketa. Khususnya jika itu berkaitan dengan modal asing, sering terjadi sengketa antara pihak asing dan pihak nasional. Untuk mengantisipasi hal tersebut Indonesia telah meratifikasi International Convention on The Settlement of Dispute (ICSID) melalui UU No 5 Tahun 1968 tentang Penyelesaian perselisihan antara negara dan warga… Read More »
Belum lama ini Menteri ESDM merilis Peraturan terbaru tentang tata cara divestasi saham, mekanisme divestasi sahama dalam Peraturan tersebut oleh beberapa kalangan dianggap sebagai hal baru yang sangat berbeda dengan model divestasi pada umumnya. Bagaimanakah mekanisme yang disuguhkan dalam Peraturan Tersebut ? Divestasi saham adalah jumlah saham asing yang harus ditawarkan untuk dijual kepada peserta… Read More »
notarisdanppat.com – Selain Kontrak Karya dalam proses kerjasama penanaman modal di Indonesia juga dikenal istilah Kontrak Bagi Hasil. Apa itu Kontrak Bagi Hasil ? Bagaimana Mekanismenya ? Jika kita merujuk pada Permen ESDM No.8 Tahun 2017 tentang Kontrak Bagi Hasil Gross Split disana diuraikan beberapa hal terkait pengertian bagi hasil yang antara lain: Pasal 1… Read More »
notarisdanppat.com – Kontrak Karya selalu menjadi perbincangan menarik di dunia Penanaman Modal. Pasalnya kontrak karya ini selalu menjadi momok yang sangat menakutkan khususnya di Indonesia, keberadaan kontrak karya memunculkan perusahaan Asing yang tak henti-hentinya mengeksploitasi bumi Indonesia. Lalu apa sebenarnya Kontrak Karya itu sendiri ? dan apa dasar Hukum dari keberadaaan Kontrak Karya ini ?… Read More »
notarisdanppat.com – Pengertian Sengketa Pajak Dalam UU KUP tidak ada ketentuan yang mengatur pengertian sengketa pajak. Sebaliknya, Pasal 25 ayat (1) UU KUP mengatur hak wajib pajak untuk mengajukan keberatan kepada pejabat pajak. Arti keberatan dapat diajukan bila ada sengketa pajak dan Pasal 25 ayat (1) UU KUP hanya menentukan secara terbatas objek yang dapat… Read More »
Pengertian Bea Perolehan Hak Atas Tanah dan Bangunan Bea Perolehan Ha katas Tanah dan Bangunan adalah pajak yang dikenakan atas perolehan ha katas tanah dan atau bangunan, yaitu perbuatan atau peristiwa hukum yang mengakibatka diperolehnya ha katas tanah dan atau bangunan oleh orang pribadi atau badan.[1] Hak atas tanah dan atau bangunan adalah ha katas… Read More »
notarisdanppat.com – Dasar hukum pengenaan Bea Materai adalah Undang-undang Nomor 13 Tahun 1985 tentang Bea Materai dengan beberapa aturan pelaksanaannya. Pengertian Bea Materai[1] Dokumen adalah kertas yang berisikan tulisan yang mengandung arti dan maksud tentang perbuatan, keadaan atau kenyataan bagi seseorang dan atau pihak-pihak lain yang berkepentingan. Benda materai adalah materai temple dan kertas materai… Read More »
notarisdanppat.com – Pengertian Pajak Bumi dan Bangunan Dasar pemungutan Pajak Bumi dan Bangunan adalah UU No.12 Tahun 1985 sebagaimana telah diubah dengan UU No.12 Tahun 1994. Dalam Undang-Undang No.12 Tahun 1985 Pasal 4 ayat 1 dijelaskan bahwa yang menjadi subyek pajak adalah orang atau badan yang secara nyata mempunyai ha katas bumi, dan/atau memperoleh manfaat… Read More »